Viral di Media Sosial, Bobby Nasution Bantah Razia Kendaraan Berat Luar Sumut

JawaPos.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution viral di media sosial (medsos). Dalam sejumlah unggahan, disebutkan bahwa Bobby melakukan razia kendaraan operasional berplat luar Sumut. Termasuk yang berasal dari Aceh. Namun, menantu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo itu membantah melakukan razia. 

Dikutip dari laman resmi Diskominfo Sumut pada Selasa (30/9), Bobby menyampaikan bahwa informasi yang viral di medsos terjadi saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Langkat. Dia membantah melakukan razia dan memastikan bahwa saat itu tidak ada razia atau penindakan apapun. Dia menghentikan tiga truk untuk memeriksa tonase kendaraan truk tersebut. 

”Tiga kendaraan yang kita hentikan itu semua bermasalah di-tonase. Kebetulan salah satunya berplat luar Sumut. Jadi sekalian kita sampaikan imbauan, tidak ada razia atau penilangan,” ungkap Bobby.

Orang nomor satu di Sumut itu pun menyampaikan bahwa pemeriksaan dilakukan karena jalanan di Langkat rusak. Bobby menegaskan, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Sumut untuk kepentingan masyarakat Sumut. Dia ingin melakukan optimalisasi PAD Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), khususnya dari kendaraan operasional perusahaan. 

Tujuannya agar Pemerintah Daerah (Pemda) Sumut lebih leluasa memperbaiki jalan, membangun infrastruktur, dan meningkatkan pelayanan publik di Sumut. Karena itu, Bobby mengimbau seluruh kendaraan operasional perusahaan yang berdomisili atau beraktivitas di wilayah Sumut menggunakan plat BK atau BB. Menurut dia itu penting agar PKB kendaraan tersebut masuk ke Sumut. 

”Sekali lagi, tidak ada razia kendaraan berplat luar. Ini murni sosialisasi dan edukasi, agar perusahaan yang berdomisili di Sumut bersama-sama mendukung pembangunan daerah,” tegasnya. 

Melalui kebijakan itu, Bobby menilai pendapatan Pemda Sumut dari PKB bisa lebih optimal. Sehingga bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik di Sumut. Menurut dia, upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor PKB semakin mendesak. Apalagi dana transfer dari Pemerintah Pusat mengalami efisiensi.

”Kalau perusahaan domisilinya di Sumut, tetapi kendaraan operasionalnya masih pakai plat luar, pajaknya tidak masuk ke Sumut. Padahal jalan yang mereka lalui dibangun dari APBD kita. Jadi, kami mengimbau agar segera menyesuaikan plat kendaraan sesuai domisili,” ungkap dia. (*/)