BSKDN Minta Pemprov NTT Lakukan Diversifikasi Inovasi Tidak Hanya Sektor Pendidikan dan Kesehatan

JawaPos.com–Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo memacu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan diversifikasi atau memperluas inovasi di berbagai sektor. Hal itu agar pengembangan inovasi tidak terpaku pada sektor tertentu, misalnya di NTT terjadi pada sektor pendidikan dan kesehatan.

”Inovasi masih didominasi sektor pendidikan dan kesehatan, sementara sektor-sektor yang lain masih rendah. Kami sangat optimistis inovasi itu sangat banyak di daerah, hanya belum terlaporkan kepada kami,” ungkap Yusharto di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi NTT di Kota Kupang.

Yusharto menjelaskan, inovasi di berbagai sektor akan membantu Pemprov NTT dalam meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat. Diversifikasi dapat membuka peluang baru bagi Pemprov NTT untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Upaya itu dinilai efektif untuk memperkuat ekonomi lokal.

”Bappelitbangda seharusnya dapat menjadi hub bagi setiap perangkat daerah sehingga mereka akan melaporkan inovasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” jelas Yusharto Huntoyungo.

Yusharto juga mengimbau seluruh perangkat daerah di Provinsi NTT untuk berkolaborasi mengupayakan pengembangan inovasi yang lebih baik. Kerja sama lintas perangkat daerah adalah kunci penting keberhasilan strategi percepatan inovasi di daerah. Focus Group Discussion (FGD) dapat menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan Pemprov NTT untuk meningkatkan kreativitas perangkat daerah dalam menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.

”Salah satu metode yang memungkinkan untuk kita bisa menemukan dan memacu kita berpikir kreatif itu adalah dengan melakukan FGD, sehingga sering berkumpul antara satu dinas dengan dinas lain ini akan menimbulkan penyelesaian yang kreatif,” tandas Yusharto Huntoyungo.

Provinsi NTT mengalami peningkatan baik terhadap aspek kuantitas inovasi maupun aspek peringkat dalam Indeks Inovasi Daerah (IID). Jumlah inovasi yang dilaporkan mencapai 313, meliputi 263 inovasi penerapan, 22 inovasi uji coba, dan 28 inovasi inisiatif. Skor inovasi Provinsi NTT mencapai 62,53 atau berpredikat sangat inovatif.

Sementara itu, dilansir dari Antara, BSKDN juga meminta pemerintah daerah (pemda) memperkuat program-program pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada potensi lokal. hal itu untuk membawa masyarakat keluar dari garis kemiskinan ekstrem.

”Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat dilakukan dengan pendekatan yang strategis berdasar tingkat kemiskinan di berbagai wilayah dan potensi lokal yang dimiliki daerah tersebut,” ucap Plh Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Kewilayahan Kependudukan dan Pelayanan Publik (KKPP) BSKDN Faisal Syarif.

Dia menjelaskan, kemiskinan ekstrem dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial.

”Kemiskinan ekstrem tidak bisa dibiarkan terus berlangsung karena bisa berdampak luas, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga produktivitas masyarakat. Ini harus benar-benar diperhatikan,” ucap Faisal Syarif.

Menurut dia, penghapusan kemiskinan ekstrem bukan hanya menjadi target nasional, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah. Kolaborasi sangat diperlukan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, sehingga hasilnya dapat lebih maksimal.