Kemendagri Dorong Pemda Wujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Andal dan Akuntabel

JawaPos.com–Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mengelola keuangan daerah secara andal dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal itu sejalan dengan semangat menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang ditandai dengan pelayanan yang semakin efektif, efisien, akuntabel, dan berdaya saing.

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Horas Maurits Panjaitan menyampaikan, diperlukan upaya untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, butuh peningkatan pemahaman ASN terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan.

”Selain itu dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan daerah dengan capaian sasaran pemerintahan yang bersih, efektif, dan berasas demokrasi,” papar Horas Maurits Panjaitan.

Dia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina tidak henti-henti melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk memberikan literasi keuangan daerah.

”Kemendagri memberikan petunjuk yang bisa digunakan bersama daerah, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tambah dia.

Maurits mengingatkan kepala daerah agar dalam pengelolaan keuangan menerapkan asas money follow program. Para kepala daerah harus matang dalam menerjemahkan kebutuhan untuk pencapaian kinerja suatu program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

”Pemerintah daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tanpa harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah,” ujar Horas Maurits Panjaitan.

Dia menambahkan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasar target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

”Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah agar ditentukan sesuai target kinerja pelayanan masing-masing urusan pemerintahan dan fokus pada prioritas pembangunan,” ungkap Horas Maurits Panjaitan.

Maurits menjelaskan, kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah harus menetapkan pejabat pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga, program-program APBD TA 2024 dapat dilaksanakan secara optimal.

Beberapa posisi penting seperti sekretaris daerah (Sekda) selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) selaku pejabat pengelolaan keuangan daerah (PPKD), dan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran (PA).

”Dalam hal penetapan pejabat barang/jasa diinstruksikan kepada kepala daerah dalam rangka mendorong percepatan pengadaan barang/jasa, menetapkan pejabat yang melakukan proses pengadaan barang/jasa dalam pengelolaan keuangan daerah,” tandas Maurits.