Usai Kasus Snack Lelayu KPPS Viral, Bupati Sleman Minta Hal Itu Diusut Tuntas, Ini Langkah yang Akan Diambil

JawaPos.com - Guna tercapainya kelancaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Kabupaten Sleman, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo dengan tegas meminta kasus snack lelayu yang sempat viral beberapa waktu lalu segera di usut.

Menunjukkan keseriusannya dalam hal tersebut, dilansir Radar Jogja (JawaPos Grup), Kustini mengatakan, pihaknya akan segera menggelar rapat dengan forum komunikasi pimpinan daerah (forkompinda).

Melalui rapat tersebut, nantinya akan dicari langkah tindak lanjut terhadap dugaan wanprestasi dalam proses pengadaan konsumsi saat pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) KPU Sleman itu.

Menurutnya, kejadian tidak etis itu perlu ditangani dan diusut dengan segera karena sudah mengangkat nama Kabupaten Sleman dalam konteks negatif di mata masyarakat.

Selain itu, Kustini juga menyebut hal itu dikhawatirkan dapat mengganggu kesuksesan Pemilu 2024 di Kabupaten Sleman.

Apabila nantinya pemilu tidak berjalan lancar, maka akan lebih banyak pihak lagi yang dirugikan.

Sehingga, menurutnya penting untuk mencarikan solusi terkait permasalahan yang membuat anggota KPPS tersebut tidak nyaman. Entah nantinya sisa anggaran konsumsi sebesar Rp 12.500 diberikan atau seperti apa.

“Harus diusut tuntas dan diselesaikan secara transparan, juga harus ada mediasi dengan KPPS supaya nantinya tetap mau bekerja. Karena kalau (KPPS) tidak mau bekerja, Pemda Sleman juga yang rugi,” ujar Kustini saat ditemui, Kamis (1/ 2).

Diberitakan sebelumnya, persoalan terkait snack KPPS ini muncul pasca banyaknya anggota yang merasa mendapatkan konsumsi kurang layak saat pelantikan. Yakni hanya mendapatkan konsumsi berupa air mineral, roti, dan camilan.

Setelah sempat diusut, ternyata anggaran untuk pengadaan konsumsi pelantikan itu hanya sebesar Rp 2.500 saja per porsinya.

Padahal, KPU Sleman mengalokasikan anggaran untuk konsumsi tersebut sebesar Rp 15.000 per porsi.

Disisi lain, Sekretaris KPU Sleman Yuyud Futrama menyebut, saat ini pihaknya masih berkonsultasi dengan KPU DIY terkait kebijakan pengembalian anggaran konsumsi kepada petugas KPPS.

Hal tersebut dilakukan agar kebijakan yang diambil oleh penyelenggara pemilu tersebut bisa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Soal ini (pengembalian anggaran konsumsi kepada KPPS) saya harus berkonsultasi juga ke pimpinan,” katanya.