Warung Liar JLS Menuai Pro Kontra, Keindahan Pantai dan Keselamatan Berkendara Jadi taruhan

JawaPos.com-Jalur Lintas Selatan (JLS) dibangun dengan menyuguhkan pemandangan alam berupa hamparan pantai yang indah bagi para pengendara.

Sayangnya, keindahan alam ini kini mulai terusik dengan maraknya pembangunan warung-warung liar tanpa izin di sepanjang badan JLS, khususnya di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung.

Warung di badan jalan JLS terpaksa harus ditertibkan. Kini proses penertiban warung ini memasuki tahap rekonstruksi batas untuk memastikan warung tersebut berdiri di wilayah pengelolaan siapa.

Baca Juga: Miris! Baru Saja Rampung, JLS Tulungagung Digandrungi Warung-Warung yang Tak Berizin di Sepanjang Badan Jalan

Wakil Administratur Kediri Selatan Perhutani Wilayah Kediri, Munawar Sukowati mengatakan, diketahui menjamurnya keberadaan warung-warung di badan jalan JLS belum mengantongi izin.

Dilansir dari radartulungagung.jawapos.com  pada Selasa (19/12), mendapati hal ini, kedepannya akan ada langkah untuk penertiban dari keberadaan warung-warung tersebut.

“Sudah dimonitoring juga dari keberadaan warung-warung itu. Jadi keberadaan warung itu belum ada izinnya. Jadi liar, mereka membangun warung-warung itu sendiri,” jelasnya.

Baca Juga: Intip Progres Pembangunan JLS Tulungagung LOT 6A-6B dan Lot 1A-1B, Target Terhubung Tahun 2025

Kini nasib dari keberadaan warung-warung tersebut masih dalam proses penertiban. Pihaknya telah melakukan upaya sosialisasi kepada pemilik warung.

Pemilik warung pun telah memberikan pernyataan bahwa bersedia untuk ditertibkan.

“Mereka sudah tanda tangan semua dari pernyataan itu dan sudah disosialisasi juga. Mereka juga siap mengurus izin sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini masih proses, mana batasnya dan kewenangan siapa,” ucapnya.

Baca Juga: Mulai Terkoneksi, JLS di Enam Daerah Bisa Jadi Jalur Mudik

Penertiban dalam kasus ini bertujuan untuk mengurus legalitas berdirinya warung-warung ini. Apabila warung-warung ini berdiri di wilayah pengelolaan Pemkab, maka akan ditertibkan oleh Pemkab.