Video viral tentang aksi perempuan yang diduga Sekdes Kenteng yang mengintimidasi warganya dalam sebuah pertemuan. (ISTIMEWA)
JawaPos.com - Gejolak politik di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah seolah tak ada habisnya.
Usai viral ASN yang mengaku diintimidasi oknum agar memilih paslon Ganjar-Mahfud, hal serupa kembali terjadi di Desa Kenteng, Kecamatan Nogosari, Boyolali.
Lain ASN, kali ini aksi intimidasi serupa dilakukan oleh Sekretaris Desa (Sekdes) setempat kepada warganya.
Parahnya, Sekdes tersebut juga mengancam akan mencabut hak PKH warga apabila mereka tak mengindahkan perintah tersebut.
Potongan video yang menunjukkan intimidasi itu pun viral di sosial media, setelah diunggah oleh akun @boyolalikita dengan durasi 1 menit 32 detik.
"Wiwik Sekdes Kenteng, Nogosari, Boyolali mengarahkan pemenangan capres Ganjar dengan intimidasi & ancam mencabut PKH," demikian narasi yang tertulis di video, dilansir dari Radar Solo (Jawa Pos Group), Kamis (14/12).
Dalam video tersebut, tampak seseorang yang diduga adalah Wiwik berbicara dengan nada tinggi dan tegas, yang meminta agar warga lebih baik menurut saja dengan arahannya soal pilihan capres.
Jika tidak menurut, kata dia, PKH yang selama ini diterima warga diancam bakal dicabut.
"Saiki lho buk kon tegak lurus angel men. Entuk PKH barang, entuk beras pendak sasi lho, angel men to kon tegak lurus we. Mbok iyo o rasah neko-neko, entuk duit 50 ewu wae kok neko-nek (Sekarang lho buk diminta tegak lurus susah amat. Padahal dapat PKH, dapat beras tiap bulan lho, susah amat diminta tegak lurus. Tolong gausah aneh-aneh, dapat uang Rp 50 ribu aja kok aneh-aneh, Red)," kata dia.
"PKH ne tak cabut po piye? Ngomong o nggih sesuk tak cabut (PKH-nya saya cabut sajakah? Bilang iya besuk saya cabut, Red)," imbuhnya.
Lebih lanjut, perempuan tersebut juga menyinggung tentang infrastruktur jalanan di desa, yang konon dibangun tanpa iuran warga, serta sejumlah bantuan rakyat lainnya.
Ia meyakinkan, bahwa orang-orang lebih banyak menyukainya dibandingkan yang tidak. Sehingga, kata dia, warga tak perlu mengikuti kegiatan lain selain berkaitan dengan politik pilihannya.
Dalam laporan Radar Solo, saat ditemui di kantor desa setempat, sekdes yang terduga melakukan intimidasi sedang tidak ada di tempat.
Sementara, beberapa petugas perangkat desa yang ada di sana, enggan memberikan komentar.
***