Anies: 4 Juta Sepeda Motor dan 700 Ribu Mobil Belum Bayar Pajak

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam launching electronic traffic law encforcement (E-TLE) di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat Minggu (25/11) pagi tadi. Dirinya menyatakan dukungannya terhadap program penindakan ETLE yang dilakukan aparat kepolisian .

Sebagai bentuk dukungannya untuk Direktorat Lalu lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya, Anies akan mengatakan, jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan data kependudukan yang akan berintegrasi dengan pihak Dirlantas Polda Metro Jaya.

"Jadi kami mendukung diterapkannya teknik digital dalam penegakkan hukum lalu lintas di Jakarta, dan juga registrasi kendaraan bermotor. Kita bentuk dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) adalah data-data kependudukan. Untuk semua data-data Dukcapil kita neglink dengan apa yang ada di Polda," ungkap Anies pada wartawan Minggu (25/11) di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat.

Dalam bentuk dukungannya, mantan Menteri Pendidikan itu mengaku mempunyai kepentingan didalamnya. Dirinya sempat mencatat terdapat 700.000 kendaraan roda empat dan 4 juta kendaraan bermotor yang belum membayarkan denda pajaknya.

"Kita juga berkepentingan. Karena kita ini memiliki (data) sekitar 700.000 kendaraan roda empat yang belum membayar pajak. Nilainya kira-kira sekitar Rp. 1,2 triliun," ungkapnya.

"Kemudian ada 4 juta kendaraan roda dua yang belum membayar pajak. Itu kira-kira Rp. 585 miliar," imbuhnya.

Sementara orang nomor satu di Jakarta itu berharap, penerapan E-TLE dapat mempercepat proses pembayaran terhadap pelunasan hutang pajak, dari jumlah kendaraan yang disebutkannya.

"Dengan adanya enforcement menggunakan digital ini, harapannya agar bisa mempercepat. Karena kalau kita tahu tadi dicontohkan jika ada pelanggaran, maka dendanya akan dikirim kepada orang yang namanya sebagai pemilik," ujar Anies.

Kendati demikian, Anies merasa teknologi tersebut masih mempunyai kekurangan. Pasalnya, jika kendaraan yang lakukan pelanggaran sudah berpindah tangan, maka denda tidak akan terbayarkan.

"Nah. Salah satu yang kita hadapi adalah, kendaraan yang pindah kepemilikan pencatatan tidak berpindah. Pajaknya tidak dibayarkan," terangnya.