Antrean BBM di Riau Tak Kunjung Terurai, Anggota DPR Desak Pemerintah Cari Solusi Konkret

JawaPos.com - Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Provinsi Riau masih terjadi meskipun kuota bahan bakar minyak (BBM) disebut telah terpenuhi. Kondisi tersebut mendorong Anggota Komisi VI DPR RI dari Daerah Pemilihan Riau I, Dewi Juliani, meminta pemerintah dan pihak terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh serta mengambil langkah nyata untuk mengatasi persoalan tersebut.

Pemerintah Provinsi Riau sebelumnya telah mengusulkan penambahan kuota BBM. Namun, kata Dewi, penambahan alokasi tidak akan menyelesaikan persoalan apabila penyalurannya belum berjalan secara optimal dan belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

"BBM harus tersalurkan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai peruntukannya demi kepentingan masyarakat," kata Dewi kepada wartawan, Selasa (20/10).

Baca Juga:Soroti Persoalan Global, 700 Delegasi dari 25 Negara Ikut dalam Forum Simulasi PBB

Politikus Fraksi PDI Perjuangan tersebut menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat, evaluasi sistem penyaluran, serta koordinasi lintas instansi.

Dewi menilai, kondisi antrean yang masih terjadi di berbagai SPBU perlu dijelaskan secara terbuka. Sebab, jika kuota yang tersedia telah mencukupi dan pemerintah daerah juga mengajukan tambahan alokasi, perlu dipastikan bahwa BBM benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ia meminta pemerintah menelusuri proses distribusi sejak penetapan alokasi hingga penyaluran ke SPBU. Evaluasi tersebut juga perlu mengidentifikasi kemungkinan adanya hambatan operasional maupun penyimpangan yang menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan BBM.

Menurut Dewi, penambahan kuota seharusnya menghasilkan perbaikan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya menambah jumlah alokasi tanpa mengatasi persoalan di lapangan.

"Bukan sekadar menambah angka alokasi tanpa menyelesaikan persoalan antrean," tegasnya.

Selain mengevaluasi distribusi, Dewi mendorong Pertamina, pemerintah daerah, dan instansi terkait memperkuat pengawasan serta memperbaiki koordinasi. Setiap hambatan penyaluran perlu segera ditindaklanjuti, sementara dugaan pelanggaran harus ditelusuri berdasarkan bukti yang tersedia.

Ia menekankan, kehadiran perwakilan pemerintah, DPR, Pertamina, dan organisasi masyarakat diharapkan dapat memperkuat upaya penanganan persoalan distribusi BBM di Riau. Evaluasi tidak hanya menyangkut kecukupan kuota, tetapi juga mekanisme penyaluran, efektivitas pengawasan, dan penanganan dugaan penyimpangan.