Perkuat Hukum Maritim, Kodaeral I Gandeng Kejati Sumut, Aceh, dan Riau

JawaPos.com - Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut I (DanKodaeral I), Laksamana Muda TNI Deny Septiana menerima kunjungan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara Muhibuddin, Kajati Aceh Teuku Rahmatsyah, dan Kajati Riau I Dewa Gede Wirajana, dalam agenda Apel Khusus Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Markas Komando Kodaeral I, Jumat (16/10).

Perjanjian kerja sama antara Kodaeral I dan tiga kejaksaan tinggi tersebut menjadi upaya memperkuat kolaborasi TNI Angkatan Laut dan Kejaksaan dalam penegakan hukum. 

Langkah ini sekaligus menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia mengenai pemanfaatan sumber daya serta peningkatan profesionalisme di bidang penegakan hukum.

DanKodaeral I Deny Septiana menekankan pentingnya membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif di antara kedua institusi. Melalui kerja sama ini, setiap pihak diharapkan dapat saling mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya, terutama dalam penegakan hukum di wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Riau.

Baca Juga:Antusiasme Sambut iPhone 18 Pro-iPhone 18 Pro Max: Banyak Penggemar Rela Antre sejak Dini Hari

"Ruang lingkup kerja sama meliputi pendidikan dan pelatihan, pertukaran data dan informasi untuk kebutuhan hukum, koordinasi teknis terkait penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di laut, dukungan personel, serta dukungan Kodaeral I di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), termasuk pemanfaatan sarana dan prasarana guna menunjang efektivitas pelaksanaan tugas," kata Deny Septiana.

Kesepakatan itu juga mencakup dukungan personel, bantuan Kodaeral I dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), serta pemanfaatan fasilitas dan sarana pendukung untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas.

Selain itu, Kodaeral I dan jajaran Kejaksaan akan memperkuat koordinasi teknis maupun nonteknis dalam proses penyidikan dan penuntutan. Kerja sama juga mencakup penanganan perkara koneksitas serta sosialisasi perkembangan hukum terbaru.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia, menyelaraskan pemahaman dalam penanganan perkara, serta mengoptimalkan proses penegakan hukum. 

"Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam menjawab tantangan penegakan hukum di wilayah perairan yang membutuhkan koordinasi cepat, tepat, dan terpadu," tegasnya.