Pembagian Banpres Karhutla Rp 100 Miliar Tak Merata, Begini Penjelasan BPBD Kalsel

JawaPos.com - Pembagian Bantuan Presiden (Banpres) untuk penanganan kebakaran hutan di Kalimantan Selatan menyisakan tanda tanya. Kabupaten Banjar yang mengalami ribuan hektare lahan terbakar justru tidak masuk daftar penerima bantuan senilai total Rp 100 miliar tersebut.

Dikutip dari Radar Banjarmasin (Jawa Pos Grup) pada Kamis (15/10), berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel per 3 September 2026, luas karhutla di Kabupaten Banjar mencapai 2.737,51 hektare.

Angka itu jauh lebih besar dibandingkan Tanah Bumbu yang tercatat 723,85 hektare. Namun, Tanah Bumbu memperoleh alokasi Banpres Rp 10 miliar, sedangkan Banjar tidak mendapatkannya.

Kepala BPBD Kalsel Ronny Eka Saputra mengatakan, bantuan tersebut disalurkan melalui Kementerian Kehutanan berdasarkan peninjauan terhadap daerah yang dinilai membutuhkan dukungan penanganan karhutla. “Pemprov sudah menerima. Saat ini sedang on process realisasi,” ungkapnya saat dikonfirmasi

Dari total Rp 100 miliar, Pemprov Kalsel melalui BPBD mendapat alokasi Rp 30 miliar. Kabupaten Tanah Laut menerima Rp 20 miliar. Banjarbaru dan Tapin masing-masing memperoleh Rp 15 miliar. Sementara Hulu Sungai Selatan dan Tanah Bumbu masing-masing mendapat Rp 10 miliar.

Ronny menjelaskan, Banpres tersebut merupakan bantuan yang diajukan oleh Kementerian Kehutanan. Namun, keterangan itu belum menjawab secara rinci pertimbangan yang membuat Kabupaten Banjar tidak masuk sebagai penerima.

Selain Banjar, Kabupaten Barito Kuala (Batola) juga tidak memperoleh Banpres meski mengalami karhutla. Termasuk Banjarmasin yang para relawannya turut berjibaku membantu pemadaman lintas daerah.

Untuk membantu penanganan di daerah tersebut, BPBD Kalsel menyalurkan 5.000 liter bahan bakar minyak (BBM) kepada relawan. “Bantuan itu di luar dari Banpres,” tegas Ronny.

Data Banjar Dipertanyakan