Keterbatasan Akses Pendidikan dan Pemberdayaan UMKM di Maros: Solusi Melalui Relawan Bakti BUMN

JawaPos.com-Keterbatasan akses pendidikan dan lemahnya pemberdayaan UMKM di daerah kembali menjadi sorotan publik. Di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, masih banyak sekolah menghadapi kekurangan fasilitas, sementara pelaku UMKM kesulitan menembus pasar lebih luas karena minimnya keterampilan digital dan akses permodalan.

Kondisi ini menunjukkan masih jauhnya pemerataan pembangunan yang dijanjikan pemerintah pusat, terutama di luar Jawa. Padahal, data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 mencatat tingkat partisipasi sekolah menengah di Sulawesi Selatan masih di bawah rata-rata nasional. 

Di sisi lain, lebih dari 97 persen pelaku usaha di daerah adalah UMKM, namun kontribusinya masih kecil akibat keterbatasan daya saing. Boro-boro masuk ke platform digital, ekosistem dasar saja masih minim.

Dalam konteks inilah, Relawan Bakti BUMN yang digagas PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) bersama Indonesia Financial Group (IFG) hadir di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Maros. 

Program tersebut menyasar empat sektor. Yakni pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan UMKM. Relawan turun langsung ke lapangan dengan mengajar di sekolah, menggelar literasi keuangan, memberikan makanan bergizi, hingga melatih pelaku UMKM soal digital marketing.

Deputi Bidang Manajemen SDM Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata mengakui kesenjangan ini. Namun di meminta pihak-pihak yang mampu untuk tidak tutup mata, terlebih di momen HUT ke-80 RI.

"Peringatan kemerdekaan ini menjadi momen yang tepat untuk menunjukkan bahwa generasi muda BUMN tidak hanya unggul secara profesional, tetapi juga punya kepedulian sosial yang tinggi. Relawan Bakti BUMN adalah cerminan kepemimpinan masa depan yang berakar pada gotong royong,” kata Tedi melalui keterangannya.

Bupati Maros Chaidir Syam juga menekankan pentingnya kesinambungan program. Sebab, anak-anak sekolah daerah tersebut butuh fasilitas belajar yang lebih layak, sementara UMKM perlu dukungan untuk bisa bersaing.

"Kegiatan berrsamaan dengan perayaan HUT ke-80 RI ini memberi arti penting bagi masyarakat Maros," kata Chaidir Syam.

Direktur Manajemen SDM Umum dan Manajemen Risiko Jamkrindo Ivan Soeparno menambahkan, program Batch VIII ini diharapkan memicu kemandirian desa. Namun, dia juga mengakui tantangan pembangunan lokal tak bisa selesai hanya dengan kegiatan seremonial.

Kegiatan di Maros menjadi cermin persoalan nasional, pemerataan pembangunan belum sepenuhnya menjangkau daerah. Akses pendidikan dan pemberdayaan UMKM, sebagai pondasi kesejahteraan masyarakat, masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat.