Picu Karhutla Hebat di Riau, Empat Perusahaan Disegel dan Satu Ditutup Operasionalnya

JawaPos.com - Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen-LH) menjatuhkan sanksi berat kepada perusahaan yang terlibat atau jadi pemicu karhutla di Riau. Total ada lima perusahaan yang dijatuhi hukuman. Empat disegel dan satu lainnya ditutup operasionalnya. 

Empat perusahaan yang disegel itu mempunyai catatan titik panas yang berbeda-beda. Di PT Adei Crumb Rubber, petugas menemukan 5 hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang. Kemudian di PT Multi Gambut Industri, ditemukan 5 hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang.

Lalu di PT Tunggal Mitra Plantation, ditemukan 2 hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang. Berikutnya PT Sumatera Riang Lestari, ditemukan 13 hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang. 

Lalu satu perusahaan yang ditutup operasionalnya adalah PT Jatim Jaya Perkasa. Perusahaan ini mengoperasikan pabrik kelapa sawit dan terpantau memiliki 1 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Pada saat petugas melakukan verifikasi lapangan, menemukan cerobong pabrik mengeluarkan emisi yang menyebabkan pencemaran udara di sekitar wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

Petugas lantas menghentikan seluruh operasional pabrik tersebut sebagai tindakan pengamanan lingkungan. Sanksi yang dijatuhkan oleh Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum) Kemen-LH itu, berdasarkan hasil pengawasan dari Januari hingga Juli 2025.

Tim Deputi Gakkum Kemen-LH mendeteksi sejumlah titik panas (hotspot) di area konsesi enam perusahaan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyegelan dan penghentian operasional.

“Setiap pemegang izin wajib memastikan lahannya tidak terbakar," kata Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kemen-LH Irjen Pol. Rizal Irawan (26/7). Dia menegaskan tidak ada alasan pembiaran atas kejadian Karhutla itu.

Rizal mengingatkan, mitigasi adalah kewajiban yang melekat pada setiap konsesi. Kemen-LH memastikan, siapa pun yang terbukti lalai atau sengaja membakar lahan bakal berhadapan dengan proses hukum yang tegas dan transparan. 

Keputusan dari Kemen-LH adalah, empat lokasi konsesi kebun sawit dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) disanksi administratif dan penyegelan. Sementara itu satu pabrik sawit akan dikenakan sanksi administrasi dan penghentian kegiatan. 

Rizal menegaskan proses pengawasan masih berlangsung. Kemudian Tim Deputi Gakkum Kemen-LH terus mengumpulkan bukti tambahan untuk langkah penegakan hukum berikutnya. Tim Deputi Gakkum Kemen-LHmenegaskan akan menggunakan seluruh instrumen penegakan hukum yang tersedia.

"Baik itu aspek pidana, perdata, dan administrasi," tandas Rizal. Tujuannya untuk memastikan para pemegang izin bertanggung jawab atas pencegahan karhutla di wilayah operasional masing-masing. Rizal mengatakan sejak mengantongi izin, setiap pemegang izin wajib memastikan lahannya tidak terbakar. 

Sementara itu Direktur Pengaduan dan Pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup Kemen-LH Ardyanto Nugroho mengatakan, menjelang puncak musim kemarau mereka mengingatkan seluruh pelaku usaha untuk memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan karhutla.

Upaya mitigasi bisa dilakukan dengan pembangunan sekat kanal, penyediaan embung air, serta patroli terpadu harus terus ditingkatkan dan dilaksanakan secara konsisten.

“Kami tidak akan mentolerir kebakaran lahan oleh korporasi," jelasnya. Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas agar korporasi tidak abai terhadap tanggung jawabnya dalam mencegah kebakaran lahan. 

Dalam kesempatan terpisah Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan dunia usaha harus mengambil peran aktif dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla. Wejangan itu dia sampaikan di depan manajemen PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP), Sinar Mas Group, Pertamina Hulu Rokan, dan PTPN IV Regional III. Hanif menegaskan perlu memperkuat sinergi lintas sektor untuk mencegah karhutla yang lebih luas.