Polda Jogjakarta Tetapkan Tujuh Tersangka Kasus Mafia Tanah Mbah Tupon

JawaPos.com–Kepolisian Daerah Istimewa Jogjakarta (Polda Jogjakarta) telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Mbah Tupon, 68, warga Pedukuhan Ngentak, Kalurahan Bangunjiwo, Bantul, D.I. Jogjakarta.

Kapolda DIY Inspektur Jenderal Anggoro Sukartono menyebutkan, tiga dari tujuh tersangka, yakni BB, TR, dan FT, mulai menjalani penahanan hari ini (18/6).

”Kasus Mbah Tupon hari ini dilakukan penahanan terhadap tiga tersangka, dan beberapa tersangka yang dipanggil akan datang hari ini. Perkembangannya akan terus dilaporkan,” ujar Anggoro Sukartono seperti dilansir dari Antara.

Menurut Anggoro, penahanan terhadap tiga tersangka tersebut atas pertimbangan penyidik untuk mempercepat pemeriksaan dan menuntaskan perkara sesuai dengan harapan masyarakat.

”Menurut penilaian penyidik, diperlukan penahanan untuk mempercepat proses supaya pemeriksaannya bisa diselesaikan sesuai dengan harapan masyarakat,” ucap Anggoro Sukartono.

Ketujuh tersangka, lanjut dia, merupakan bagian dari Laporan Polisi Nomor 248 Tahun 2025 yang dilayangkan Heri Setiawan. Mereka diduga terlibat dalam rangkaian upaya pengambilalihan hak atas tanah milik Mbah Tupon secara melawan hukum.

”Saya belum tahu ya perannya apa nih yang tiga ini, tetapi semuanya terlibat dalam kasus,” ujar Kapolda Anggoro Sukartono.

Selain tiga tersangka yang ditahan, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua tersangka lain berinisial T dan ID yang telah dipanggil kembali hari ini (18/6). Sementara itu, satu tersangka lain masih belum terkonfirmasi kehadirannya.

”Dilakukan panggilan kedua untuk dilakukan pemeriksaan terhadap T, ID, dengan satu lagi belum terkonfirmasi, jadi yang hari ini akan rencana datang itu T dengan ID. Saya sudah kasih surat panggilan,” tandas Anggoro Sukartono.

Sebelumnya, Polda Jogjakarta meningkatkan status dugaan mafia tanah yang menimpa Tupon Hadi Suwarno alias Mbah Tupon ke tingkat penyidikan. Dalam penanganan kasus itu, polisi menggunakan tiga pasal, yakni pasal 372 KUHP tentang penggelapan, 378 KUHP tentang penipuan, dan 263 KUHP tentang pemalsuan surat.

Mbah Tupon, warga Pedukuhan Ngentak, Bangunjiwo, diduga menjadi korban penggelapan sertifikat tanah setelah sertifikat tanah miliknya seluas 1.655 meter persegi diketahui beralih nama menjadi milik orang lain dan dijadikan agunan kredit sebesar Rp 1,5 miliar di sebuah lembaga keuangan tanpa sepengetahuannya.

Keluarga Mbah Tupon hingga kini menunggu pengembalian hak dan keadilan atas sertifikat tanah yang mereka anggap telah disalahgunakan pihak yang dipercayai. Kasus tanah tersebut kemudian dilaporkan keluarga Mbah Tupon ke Polda Jogjakarta.