Curhatan Gubernur Sulteng soal DBH Pertambangan Dapat Dukungan, ART: Sulteng Butuh Keadilan

JawaPos.com–Curhatan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI pada Selasa (29/4) di Jakarta, mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Termasuk dari tokoh nasional asal Sulteng Abdul Rachman Thaha (ART).

Dalam forum RDP tersebut, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan keluhan terkait ketimpangan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan yang selama ini dinilai tidak adil bagi daerah penghasil seperti Sulteng. Menurut Gubernur Sulteng, pemasukan negara dari sektor pertambangan di wilayahnya sangat besar hingga ratusan triliun, namun pembagian DBH kepada daerah masih jauh dari harapan.

Mendukung hal tersebut, Abdul Rachman Thaha menyebut, apa yang disampaikan Gubernur Anwar Hafid sebagai bentuk perjuangan terhadap rasa keadilan fiskal.

”Untuk memenuhi rasa keadilan bagi daerah penghasil, maka DBH di bidang pertambangan harus ditinjau kembali. Mesti ada perubahan. Apa yang disuarakan Gubernur Sulteng adalah aspirasi yang sangat masuk akal,” kata anggota DPD RI periode 2019–2024 ini, Selasa (29/4) malam.

ART menegaskan, bagi daerah seperti Sulteng yang memiliki banyak aktivitas pertambangan, DBH sangat vital. Dana tersebut tidak hanya penting untuk mendukung pembangunan, tetapi juga untuk pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Kondisi lingkungan di Sulteng hari ini sangat terdampak aktivitas tambang. Ini butuh perhatian serius.

”Kalau DBH-nya cuma Rp 200 miliar per tahun, daerah tidak bisa berbuat banyak. Sulteng hanya untung nama, tapi sebenarnya bunting,” tandas Abdul Rachman Thaha.

Aktivitas pertambangan di Sulteng, telah membawa dampak besar bagi masyarakat. Setiap musim hujan, masyarakat menanggung beban dari aktivitas pertambangan. Pemukiman dan rumah mereka dilanda banjir. Ini sangat merugikan masyarakat.

”Bahkan, banjirnya sudah jadi langganan setiap tahun,” tutur pria kelahiran Palu, 17 September 1979 itu.

Dia pun mendesak pemerintah pusat agar memberikan perhatian terhadap keluhan yang disampaikan Gubernur Sulteng. Kementerian dan lembaga terkait harus menindaklanjuti aspirasi tersebut.

”Jangan daerah penghasil hanya dikeruk sumber daya alamnya. Pahitnya kita yang rasakan, sementara manisnya dinikmati pihak lain. Ini tidak adil,” tegas ART.

Dia berharap apa yang disampaikan dapat memperkuat suara daerah dalam memperjuangkan kebijakan fiskal yang lebih adil. Terutama bagi provinsi-provinsi penghasil sumber daya alam seperti Sulawesi Tengah.