30 Daerah di Jateng Tetapkan Siaga Darurat Bencana

JawaPos.com–Sebanyak 30 kabupaten/kota di Jawa Tengah menetapkan status tanggap darurat bencana. Salah satunya terkait siaga bencana kekeringan dan kebakaran hutan atau lahan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyebutkan, saat ini ada 30 kabupaten/kota di Jateng yang telah menetapkan status siaga bencana.

”Kami berkumpul seluruh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) di Jateng. Per hari ini sudah ada 30 kabupaten/kota se-Jateng yang menetapkan status siaga darurat untuk menghadapi bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan,” kata Suharyanto seperti dilansir dari Antara.

Hal tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi Penanganan Siaga Darurat Kekeringan di Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang. Suharyanto menyebutkan, beberapa daerah di Jateng yang rawan bencana kekeringan, di antaranya Kabupaten Wonogiri, Klaten, dan Cilacap.

Namun, kata dia, pemerintah daerah setempat bersama BPBD telah menyiapkan beberapa solusi, seperti pendistribusian air bersih, antara lain di Wonogiri dan Klaten.

”BNPB pun akan membantu untuk pendistribusian air hingga ke masyarakat,” ujar Suharyanto.

Berdasar data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pada minggu ketiga Juli curah hujan di Provinsi Jateng hanya 50 milimeter. Sehingga, Jateng sudah akan masuk musim kemarau.

”Kendati demikian, prediksi BMKG kemarau 2024 tidak akan sebesar 2023. Karena pada 2023 ada El Nino, 2024 tidak ada El Nino,” imbuh Suharyanto.

Akan tetapi, Suharyanto mengingatkan masyarakat tetap harus waspada. Sebab, bencana kekeringan di Jateng masih berpotensi terjadi meski tidak terdampak El Nino.

”BNPB mencatat meskipun di awal tahun sampai pertengahan tahun (2024,) Jawa Tengah, bencana tidak banyak, relatif aman, kita tetap harus waspada,” tutur Suharyanto.

Selain itu, kata dia, BNPB juga mengimbau kepada seluruh BPBD kabupaten/kota untuk memantau beberapa gunung serta tempat pembuangan sampah (TPS). Tempat tersebut rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan sehingga kejadian kebakaran di beberapa gunung dan TPS pada 2023 tidak terulang.

”Kejadian seperti 2023 di Jateng, terjadi kebakaran beberapa gunung dan tempat pembuangan sampah. Kami sudah sepakat seluruh aparat juga tadi Pak Pj (Penjabat) Gubernur Jateng juga memberikan penekanan agar di 2024 tidak terjadi,” ucap Suharyanto.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana mengatakan, lima kabupaten/kota belum menetapkan status tanggap darurat karena kondisinya masih aman, terutama dari bencana kekeringan. Sesuai data per 22 Juli, upaya distribusi air bersih sudah dilakukan di 10 kabupaten/kota di 25 kecamatan dan 33 desa terdampak kekeringan.

”Total penerima air bersih sejumlah 8.637 kepala keluarga (KK)/26.725 jiwa,” terang Nana Sudjana.

Berdasar prakiraan BMKG, kata dia, musim kemarau tahun ini akan lebih basah dan pendek dibandingkan kemarau 2023. Puncak kemarau pada Juli. Pemprov Jateng tetap mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi bencana kekeringan tersebut, meliputi penerbitan surat edaran tentang antisipasi bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla), rapat koordinasi, serta melakukan pendataan kesiapan sarana dan prasarana wilayah kabupaten/kota.