Dua Proyek Jalan Cor di Jombang yang Habiskan Dana Besar Berjalan Lambat, Begini Respons DPRD

JawaPos.com - Pembangunan infrastruktur memang memakan anggaran yang besar. Apalagi proyek pembangunan jalan. Salah satunya pembangunan jalan cor di Jombang.

Pembangunan dua proyek jalan cor di Jombang tersebut berjalan lambat, meski dana yang dikeluarkan cukup fantasti, yakni jalan cor ruas Kabuh-Tapen dengan anggaran Rp 58,5 miliar dan proyek jalan cor ruas Ploso-Sumbergondang dengan anggaran Rp. 35.3 miliar. Dana tersebut berasal dari APBN 2023.

Berdasarkan pantauan dari Radar Jombang (Grup Jawa Pos) per tanggal 1 Januari 2024 yang lalu Pembangunan Jalan Cor di Jombang itu belum sepenuhnya tuntas mulai dari Desa Plos hingga mengarah ke Desa Sumbergondang, Kecamatan Kabuh. Pengerjaannya cor pun masih terputus.

Seperti yang diberitakan Radar Jombang sebelumnya, hingga saat ini belum ada konfirmasi dari pihak PPK proyek Satker PJB Wilayah IV Kementerian PUPR.

Lambatnya proyek Jalan Cor di Jombang itu lantas mendapatkan respon dari DPRD Jombang. Miftahul Huda, Wakil Komisi C Jombang menyatakan bahwa dirinya sangat kecewa dengan pekerjaan jalan cor yang tak selesai tepat waktu itu.

“Selama ini setiap ada pertemuan baik dengan PUPR Kabupaten maupun Kementerian PUPR kami selalu sampaikan meminta PPK itu harus tegas,” ucapnya.

Menurutnya lambatnya pengerjaan proyek tersebut hingga melewati tahun anggaran, disebabkan karena kurang tegasnya PPK dan Konsultan pengawas.

“Kami juga heran kenapa proyek dengan dana sebesar itu justru selalu bermasalah di akhir tahun, kalau tidak begitu kualitasnya buruk,” kata dia.

Huda mengkritik buruknya kualitas pekerjaan jalan cor di Jalur arteri nasional sepanjang Kecamatan Peterongan beberapa tahun lalu.

“Saat sudah rusak seperti itu nanti terus saling lempar tanggung jawab, Pemkab Jombang merasa ditempati saja, yang dari kementrian juga tidak tahu lagi, katanya perbaikan-perbaikan juga tidak maksimal,” tuturnya.

Karena itu, menurut dia seharusnya ada koordinasi yang baik antara Kementerian PUPR dan PUPR Kabupaten Jombang sebagai kepanjangan tangan pemerintah.

“Kalau kita konsultasi di Kementerian pasti kita sampaikan kalau tidak beres, karena kasihan, masyarakat Jombang yang jadi korbannya,” pungkasnya.