Gubernur Khofifah Gelar Rakor Bersama Forkopimda Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan

Sinergi Wujudkan Pemilu 2024 Aman, Damai, dan Kondusif

JawaPos.com–Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar Rapat Koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Kecamatan se-Jatim di Grand City Convention Hall Lt. 3 Surabaya, Senin (11/12) malam.

Dalam arahannya, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya sinergi peran pemimpin formal maupun informal, yaitu tokoh agama (toga) dan tokoh masyarakat (tomas) bersinergi menyukseskan Pemilu pada 14 Februari 2024. Sehingga bisa mewujudkan Pemilu yang aman, damai, nyaman, kondusif, dan demokratis. Baik saat Pilpres, Pileg, maupun Pilkada serentak.

”Rakor kali Ini juga sekaligus menjadi momentum mensinkronisasi operasi persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) di semua lini,” ujar Khofifah.

Pemilu 2024 pelaksanaannya bertepatan peringatan Hari Valentine. Di mana perayaan itu kerap dijadikan milenial melakukan kegiatan pribadi. Untuk itu, sinergitas sangat diperlukan untuk mengajak para milenial sebagai pemilih suara terbanyak, untuk bisa menggunakan hak pilih.

”Jangan sampai para milenial ini mengendurkan hak pilih. Karena, mereka merupakan pemilih suara terbanyak,” tandas Khofifah.

Lebih lanjut, Khofifah juga menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo untuk persiapan Pemilu 2024. Antara lain, Pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024 sesuai jadwal dan tepat waktu reguler 5 tahunan.

Kemudian, sejumlah menteri yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu harus memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU. Terutama dukungan anggaran, personel, dan logistik kepemiluan. Selanjutnya, seluruh jajaran KPU baik KPU Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga segenap penyelenggara pemilu agar menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu. Dan KPU agar selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemilu karena penyelenggaraan Pemilu itu politis.

Seluruh aparat negara harus mendukung kelancaran proses produksi dan distribusi logistik sampai ke TPS. Terutama logistik utama berupa surat suara, formulir pemungutan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Khofifah menyebutkan bahwa peran gubernur, bupati/wali kota, pangdam, danrem, dandim, peran Kapolda, dan Kapolres, dalam menyosialisasikan enam arahan presiden tersebut.

”Ini penting untuk dilakukan sosialisasi secara komprehensif. Juga harus didukung hubungan harmonis oleh Forkopimda. Karena banyak Pj Bupati/Wali Kota baru dan banyak pihak yang telah rotasi jabatan ini perlu penguatan silaturahmi lebih masif satu dengan lainnya. Tidak hanya dengan formal leader, tapi juga informal leader,” ungkap Khofifah.

Khofifah juga mengungkapkan, jika ada masalah segera dibicarakan. Hubungan harmonis sangat memengaruhi tensi di daerah. Gubernur perempuan pertama di Jatim itu ingin memastikan semua rukun. Sebab, jika salah satu tidak rukun, akan menjadi masalah besar saat menangani sebuah masalah.

Dari arahan Presiden itu juga, Khofifah optimistis penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu telah memetakan daerah rawan berdasar Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Sehingga, kewaspadaan dapat dilakukan sejak persiapan seperti saat ini.

”Saya rasa Pemerintah melalui KPU dan Bawaslu telah melakukan pemetaan hingga pada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Namun, sering proses penghitungan sangat seru di tingkat PPK. Petugas bisa tidak tidur hingga tiga hari,” ungkap Khofifah.

Untuk itulah, rakor tersebut banyak melibatkan Forkopimcam. Semua pihak harus siap, sehat, dan sukses. Selain itu, Khofifah juga menyampaikan beberapa isu strategis terkait pemilu. Yaitu regulasi, penyelenggara, peserta, pemilih, logistik, dan tahap pelaksanaan (kampanye, masa tenang, dan pemungutan suara, penetapan calon terpilih).

”Kalau semua sudah sampai KPU, insya Allah sudah aman. Tapi biasanya saat sampai di PPK ini rawan terjadi sengketa (Dispute). Oleh karena itu kewaspadaan ini harus dibangun sekuat mungkin,” kata Khofifah.