Tingkatkan Transparansi Pengadaan Barang, Pemprov Bali Lakukan Sejumlah Inisiatif

JawaPos.com – Pemprov Bali menggelar rapat koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan.

Sekretaris Daerah Provinisi Bali Dewa Made Indra saat membuka acara menekankan guna mewujudkan pengadaan barang/jasa yang bersih, kredibel dan akuntabel dibutuhkan profesionalisme dan integritas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku pengadaan, mulai dari proses perencanaan pengadaan langsung, tender, pelaksanaan kontrak hingga serah terima hasil pekerjaan.

“Pemprov Bali terus mendorong dan memaksimalkan upaya pengadaan barang/jasa secara profesional dan berintegritas. Pengadaan barang/jasa melalui mitra Toko Daring Mbizmarket, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjamin transparansi, mengingat rekam jejak pembelanjaan secara daring memiliki tingkat efisiensi dan transparansi yang lebih tinggi” jelas Dewa Made Indra.

Hadir sebagai pembicara utama Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) Gusti Agung Aju Ambarawaty, dan pembicara pendamping; Bambang Suheryadi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan Joko Wardoyo, Vice President Mbizmarket.

Kegiatan Rakor tersebut diikuti oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kebupaten/Kota se-Bali.

Mbizmarket sebagai marketplace mitra Toko Daring LKPP yang telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Bali sejak tahun 2020 berkomitmen untuk terus mendukung Pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan tata Kelola pengadaan barang/jasa yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) mitra Toko Daring LKPP, kami terus menghadirkan fitur layanan terbaru, salah satunya adalah digitalisasi pembayaran di platform Mbizmarket yang telah terhubung dengan BPD Bali,” ungkap Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan, CEO dan Co-Founder Mbizmarket.

Rakor yang diselenggarakan selama satu hari tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi diataranya mendorong Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali dalam proses pengadaan barang/jasa untuk menguatkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasaan termasuk melakukan paket konsolidasi sebagai strategi PBJ, serta mendorong belanja barang/jasa dengan nilai maksimum hingga Rp 200 juta melalui marketplace mitra Toko Daring LKPP.