40 Persen Pengadaan Barang dan Jasa di Jatim Dipenuhi UMKM

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Humas Pemprov Jatim

JawaPos.com–Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa minta seluruh bupati/wali kota mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Sebanyak 40 persen pengadaan barang dan jasa di Jawa Timur wajib menggunakan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Produk-produk UMKM akan dibeli menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Khofifah minta seluruh kepala daerah di Jatim mengoptimalkan potensi Rp 26,8 triliun belanja pengadaan barang dan jasa dialokasikan untuk UMKM dan produk dalam negeri.

Menurut Khofifah, ada target yang ditetapkan pemerintah dalam Gernas BBI dalam bentuk pengadaan barang dan jasa dengan total sebesar Rp 400 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 200 triliun diharapkan disumbang dari anggaran APBD se Indonesia.

”Jatim berkomitmen mendukung Gerakan Nasional BBI. Kami berupaya merealisasikan dan mengimplementasikan bersama seluruh kepala daerah memaksimalkan pengadaan barang dan jasa menggunakan produk UMKM dan koperasi,” tegas Gubernur Khofifah.

Gubernur Khofifah minta bupati/wali kota di 38 kabupaten/kota untuk mengalokasikan minimal 40 persen pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBD dilakukan dengan membelanjakan produk dalam negeri khususnya produk UMKM dan koperasi.

”Kita sudah susun rencana aksi untuk memastikan komitmen Gerakan Nasional BBI di Jatim. Kepala Daerah segera menetapkan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Kepala daerah memastikan minimal 40 persen alokasi pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD menggunakan produk dalam negeri serta koperasi dan UMKM (K-UMKM), dan telah masuk dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) paling akhir 31 Maret,” ujar Khofifah.

Selain itu, KPA dan PPK di masing-masing perangkat daerah harus menggunakan produk dalam negeri sejak penyusunan spesifikasi teknis. Pemda harus memfasilitasi UMKM dan koperasi di Jawa Timur untuk masuk dalam toko daring dengan target penambahan yang terukur, misalnya 500 UMKM.

Dalam memaksimalkan komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berkordinasi dengan berbagai asosiasi. Hal itu agar para pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam toko daring.

”Gerakan Nasional BBI menjadi salah satu trigger pemulihan ekonomi dan menjadi wujud nyata implementasi ekonomi kerakyatan,” ucap Khofifah.