Ombudsman Sumbar Minta Kepala Daerah Jaga Netralitas

JawaPos.com - Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) juga mengkritisi kabar penggalangan dukungan sejumlah kepala daerah di Sumbar. Penggalangannya dilakukan dengan mengumpulkan tanda tangan dukungan kepada bupati/walikota untuk menyatakan dukungan pada Capres Joko Widodo.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Ombudsman Sumbar Adel Wahidi mengatakan, sebagai kepala penyelenggara birokrasi pemerintahan daerah, bupati/walikota harusnya bersikap netral. Hal ini untuk mewujudkan pelayanan bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Beredarnya informasi map yang ditandatangani oleh sejumlah kepala daerah yang diduga dukungan pada salah satu capres ini patut dicermati. Sebab berpotensi mengakibatkan terjadinya maladministrasi," jelas Adel Wahidi, Selasa (18/9).

Adel menerangkan, potensi maladaministrasi antara lain, penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Serta diskriminasi dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat akibat terganggunya netralitas dan tatanan birokrasi.

Selain itu, dukungan secara terbuka kepada salah satu capres bisa menimbulkan penyimpangan asas umum pemerintahan yang baik. "Ombudsman tidak hanya melihat dari sisi hukum positif (legal-formal), tapi juga memperhatikan ketaatan kepada nilai/asas kepatutan dalam tindakan dan perilaku penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik," tegasnya.

Ombudsman juga mengingatkan kembali pentingnya kepala daerah berpegang pada etika bernegara. Kepala daerah sebagai pelayan masyarakat harus berdiri secara imparsial. Bukan lagi sebagai unsur partai politik atau kelompok kepentingan tertentu.

Selain itu, Adel mengingatkan kepala daerah untuk tidak menyatakan dukungan secara terbuka kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden, sebelum mengajukan cuti (non aktif) dari jabatan yang diembannya.

"Tidak menggunakan kewenangan untuk menggerakkan, memaksakan, atau mempengaruhi ASN untuk mendukung salah satu pasangan capres-cawapres," ujar Adel.

Adel juga meminta kepala daerah untuk tetap fokus dan memastikan penyelenggaraan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya dan meningkatkan kualitas pelayanan selama masa penyelenggaraan Pilpres.

Sebelumnya, sejumlah kepala daerah di Sumbar dikabarkan menggalang dukungan untuk mendukung Capres Joko Widodo-Ma'ruf Amin usai pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto periode 2028-2023 di kantor Gubernur Sumbar, Senin (17/9).

Informasi yang dihimpun JawaPos.com menyebutkan, ada 12 bupati/walikota di Sumbar yang akan menandatangi surat pernyataan sikap mendukungan Capres petahana Jokowi. Dari 12 kepala daerah tersebut, beberapa diantaranya disebut-sebut sudah menandatangi dukungan.

Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias membantah adanya rencana deklarasi dukungan terhadap Capres Jokowi, seperti kabar yang tersiar. Pihaknya mengklaim, penggalangan tanda tangan tersebut untuk mengucapkan terimakasih kepada Presiden yang telah mengucurkan dana dari berbagai program untuk daerah di Sumbar.

"Bukan deklarasi. Kami membahas bagaimana bantuan pusat kepada kepala daerah. Seperti Bukittinggi, dapat bantuan pasar terbakar lebih dari Rp 300 miliar. Termasuk Mandeh, Tanah Datar, Sijunjung. Itu semua ratusan miliar yang disiapkan," kata Ramlan menjawab pertanyaan wartawan di lantai dua kantor Gubernur Sumbar, Senin (17/9).

Menurut Ramlan, sebagai kepala daerah, dirinya bersama beberapa walikota dan bupati daerah lain merasa terbantu atas perhatian pemerintah pusat. Sehingga, pantas rasanya disampaikan rasa terimakasih kepada Presiden.

"Posisi kami sebagai kepala daerah tidak boleh jadi tim kampanye. Sampai saat ini, tidak ada perkataan deklarasi. Kami hanya akan sampaikan terimakasih," sebutnya.