Ribut Kasus Century, Pukat UGM: Nasib Boediono Harus Jelas

JawaPos.com - Kredibilitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipertaruhkan dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi yang merugikan negara dengan skala besar. Terutama dalam memutuskan nasib orang-orang yang namanya pernah disebut dalam dakwaan.

Seperti dalam kasus korupsi Century ketika penetapan tersangka terhadap mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya dan Siti Fadjrijah pada 2012 lalu. Disebutkan juga ada nama seperti Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede, dkk. Namun selama ini nasib mereka tak kunjung menemui kejelasan.

Hal tersebut disampaikan oleh Zaenur Rahman, peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. "KPK wajib menuntaskan kasus Bank Century. Nama-nama yang disebut itu harus jelas nasibnya apa akan dilanjutkan karena terlibat atau tidak," katanya di Pukat UGM, Senin (16/4).

Adanya penyebutan nama dalam dakwaan atas tersangka Budi Mulya itu, KPK menurutnya sudah mengantongi alat bukti untuk kasus Bank Century. Tentu itu tidak secara otomatis untuk menjerat Boediono dan lainnya.

Untuk itu perlu dilakukan penyelidikan dan penyidikan dari awal. Belajar seperti kasus yang lain, semisal Setya Novanto dalam jeratan korupsi KTP Elektronik.

KPK menurutnya juga harus membuat suatu prioritas penanganan yang merugikan negara dengan skala besar. Seperti Century, Pelindo, ataupun kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang tidak jelas juntrungnya.

"KPK kami sarankan, jika melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) jika bisa dilimpahkan ke kejaksaan atau kepolisian tinggal dilimpahkan. Nanti setelah itu tinggal dilakukan supervisi, itu akan menghemat energi KPK," ucapnya.