BPN Diminta Ukur Ulang Lahan di Kentingan Baru

JawaPos.com - Rencana penertiban penghuni di lahan Ketingan Baru, Jebres, Solo, Jawa Tengah (Jateng), terus berlanjut. Minggu depan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Solo akan mengumpulkan stakeholder terkait guna membahas permasalahan ini.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga diminta untuk melakukan pengukuran ulang lahan yang sekarang masih diduduki warga. "Nanti kami akan meminta BPN melakukan pengukuran ulang lahan sesuai dengan sertifikat yang ada. Karena semua data di sertifikat itu ada di BPN," terang Kabid Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kota Solo Agus Sis Wuryanto kepada JawaPos.com, Jumat (13/4).

Agus melanjutkan, pengukuran ulang ditunjukkan untuk memastikan kembali lahan-lahan tersebut agar sesuai dengan sertifikat. Mengingat, lahan yang berlokasi di Timur Universitas Sebelas Maret (UNS) itu terdiri dari puluhan sertifikat.

Sehingga sebelum penggusuran dilakukan, lahan tersebut bisa dirincikan sesuai dengan data yang ada di sertifikat. "Kalau lahannya sudah sesuai dengan ukurannya, baru di bedeng (dipagari)," kata Agus.

Selanjutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo akan melakukan pertemuan lagi dengan warga agar bersedia untuk meninggalkan lokasi. Pemilik sertifikat sudah menyiapkan dana sebesar Rp 20 juta untuk setiap penghuni sebagai dana kompensasi.

Disinggung mengenai adanya papan yang mengatasnamakan Keraton Kasunanan Surakarta di lahan tersebut, Agus menegaskan pihaknya tidak akan menghiraukannya. Sebab lahan tersebut sudah ada bukti yang jelas. Yakni, berupa sertifikat. Jadi jika ada pihak yang memasang plakat pengumuman tersebut, tidak akan berdampak pada proses penggusuran.