Biasa Terbitkan 4 Ribuan Sertifikat Per Tahun, 2017 Mencapai 52 Ribu

JawaPos.com - Badan Pertanahan Nasional (BPN) menargetkan seluruh tanah di wilayah di Kepulauan Riau (Kepri) punya sertifikat tanah pada 2020. Hal itu  diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan A. Djalil ketika berkunjung ke Batam Rabu (27/12). Sofyan menjelaskan target ini sejalan dengan instruksi presiden yang menginginkan seluruh tanah Indonesia bersertifikat pada 2025.

Di Kepri pada 2017 ditargetkan ada 58 ribu sertifikat. Namun sampai akhir Desember 2017 baru 52 ribu sertifikat yang dikeluarkan BPN Kepri. Meskipun tidak mencapai target, Sofyan menilai upaya maksimal yang dilakukan BPN Kepri patut diapresiasi. Ada lonjakan fantastis terkait jumlah sertifikat jika dibandingkan dengan beberapa tahun belakangan.

"Biasanya BPN Kepri hanya mengeluarkan 4 ribu sertifikat pertahun, sementara tahun ini bisa dibuat sebanyak 52 ribu, itu sudah bagus" puji Sofyan di sela acara pembagian sertifikat dan peresmian gedung tambahan BPN Kota Batam. Dalam acara ini, sebanyak 500 sertifikat dibagikan kepada masyarakat.

Mereka yang belum menerima sertifikat tanah, akan didistribusikan melalui kepala pemerintahan di kabupaten kota masing-masing. Seperti diketahu, dari 695 ribu bidang tanah di Kepri baru 40 persen saja yang sudah memiliki sertifikat. Jumlah ini didominasi oleh tanah yang berada di kota besar seperti Batam dan Tanjungpinang.

Jumlah sertifikat yang harus dikeluarkan akan terus ditingkatkan, hal ini demi mencapai target yang bebankan kepada BPN. Jika tahun 2017 ini BPN Kepri harus mengeluarkan 58 ribu sertifikat, maka pada 2018 mendatang targetnya meningkat menjadi 110 ribu sertifikat.

Dia juga mengingatkan kepada masyarakat untuk mempersiapkan segala persayaratan sertifikasi, sehingga gerak cepat BPN bisa terbantu. Meskipun begitu BPN juga tetap harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. "Pelayanan juga harus lebih baik lagi, jangan gara-gara target tersebut mayarakat malah tidak dilayani dengan baik" kata Sofyan mengingatkan.

Dengan sertifikasi ini, kata Sofyan, akan banyak kemudahan buat masyarakat. Salah satunya mendapatkan akses pinjaman di lembaga keuangan formal, seperti di pegadaian dan bank. Sertifikat tanah ini juga mengurangi sengketa lahan yang jamak terjadi.

Dia juga mengingatkan untuk memperhatikan betul jika akan melakukan pinjaman, agar tidak membawa kerugian kepada masyarakat. "Harus benar-benar dihitung, jangan sampai nanti sertifikatnya tak bisa diambil dan tanahnya hilang. Gunakan untuk hal-hal produktif, jangan gadaikan sertifikat untuk beli macam-macam" katanya.