Gaji Menurun, Guru Honorer Tolak Pindah Status

JawaPos.com - Pengambilalihan pengelolaan SMA sederajat dari pemerintah kota dan kabupaten ke provinsi terus dipersoalkan. Ratusan guru honorer yang selama ini ditugaskan di  SMA dan SMK negeri di Kota Bekasi keberatan atas pemindahan status kepegawainya ke Pemprov Jawa Barat.

Sebab, honor yang diberikan Pemprov Jawa Barat jauh di bawah Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. ”Saat masih bekerja di bawah Pemkot Bekasi, honor yang saya terima Rp 2 juta per bulannya. Tapi saat ini jadi honorer Pemprov Jawa Barat, honornya berkurang,” terang Nurul Hidayat, salah satu staf Tata Usaha SMAN 7, Kota Bekasi, Senin (13/2).

Nurul menambahkan, atas pengambilalihan kewenangan Pemprov Jawa Barat maka honor yang diterimanya hanya Rp 60 ribu per hari. ”Kalau dikalikan 26 hari, hitung saja berapa jumlahnya. Belum lagi, kalau kami tidak masuk kerja, itu langsung dipotong,” ujarnya.

Bukan dirinya saja yang protes, kata Nurul, sejumlah tenaga pengajar honorer juga mengalami masalah yang sama. Sebelumnya, honorer untuk guru diberikan Pemkot Bekasi Rp 2 juta/bulan. Tapi semenjak kewenangannya pindah ke provinsi, guru non PNS itu hanya menerima Rp 75 ribu per jam.

Malah, dalam sebulan hanya dibatasi mengajar selama 10 jam. ”Sebulan itu gaji guru honorer hanya Rp 750 ribu,” jelasnya juga. Atas masalah tersebut, ratusan guru maupun staf TU meminta kembali menjadi pegawai honorer di bawah naungan Pemkot Bekasi. Apalagi, saat ini honor honorer di Kota Bekasi setara upah minimum kota (UMK) yang mencapai Rp 3,6 juta.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan, Kota Bekasi, Inayatullah merespon keinginan para guru dan staf TU honorer tingkat SMA tersebut. Dia meminta kepada guru honorer dan staf TU honorer membuat surat pernyataan. Pilihannya tetap menjadi pegawai provinsi atau menjadi pegawai Pemkot Bekasi.

”Kalau mau menjadi pegawai Pemkot Bekasi akan ditempatkan di SD, SMP atau di dinas,” katanya. Soal pemberian honor,  antara Pemkot Bekasi dengan Pemprov Jawa Barat memang jelas berbeda. Menurutnya, provinsi hanya memberikan honor untuk guru Rp 75 ribu per jam, dan staf TU hanya Rp 60 ribu per harinya.

”Kalau pegawai kontrak di Kota Bekasi saat ini setara dengan UMK sebesar Rp 3,6 juta. Guru dan staf TU yang statusnya menjadi pegawai honor sekitar 478 orang,” tuturnya. Selama 2016, Dindik Kota Bekasi mencatat jumlah guru di lingkungan Pemkot Bekasi mencapai 10.163 guru.

Jumlah itu terbagi dari guru honorer sebanyal 1.163 orang, dan guru tenaga kontrak 2.000 orang. Termasuk jumlah guru PNS sebanyak 7.000 orang yang semuanya mendapatkan pengganjian dari APBD DKI dan pemerintah pusat. (dny/yuz/JPG)