Pemerintah Jangan Lambat Tangani Pengungsi Korban Bencana Gempa

JawaPos.com - DPRD dan Pemkab Halmahera Barat (Halbar), BMKG, BPBD Malut dan BNPB pusat, menggelar rapat evaluasi penanganan bencana di kantor sekretariat daerah, Selasa (24/11).

Dewan meminta pemerintah jangan lambat menangani pengungsi. Karena DPRD menganggap pemkab lamban menangani korban bencana.

Hal itu terlihat dari penyaluran logistik beras, mi instan maupun ikan kaleng di setiap posko. Temuan DPRD di lapangan bantuan tidak sebanding dengan jumlah pengungsi.

"Di Desa Idamdehe dari 300 lebih jiwa yang mengungsi, bantuan disalurkan hanya lima karung beras dan lima karton mi instan," kata Arnlod Boki, salah anggota DPRD dalam pertemuan itu.

Ketua komisi II Riswan Hi Kadam meminta pemda melalui tim verifikasi turun ke lapangan mendata kerusakan rumah warga, lebih selektif agar menghindari konflik. Selain itu pemberian bantuan harus tepat sasaran.

"Saya berharap para pengungsi harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima bagi pengungsi," katanya.

Sementara Sekretaris Kabupaten Halmahera Barat Abjan Sofyan menyebutkan, penyaluran bantuan logistik sudah tercatat 77 sak beras dan 71 karton mi instan didistribusikan di 16 Posko pengungsian.

"Ke depannya semua bantuan harus disertai berita acara serahterima, dan untuk penyaluran bantuan tetap satu pintu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)," tegasnya.

Dalam rapat evaluasi penanganganan bencana tersebut juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat secara resmi menyerahkan bantuan uang tunai Rp 350 juta. (ici/JPG)