Pembelaan PDIP Ketika Pencairan THR Jokowi Disebut Politis

JawaPos.com - Partai pendukung pemerintah berusaha memberikan pembelaan terhadap kebijakan Presiden Jokowi yang memberikan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS, pensiunan, dan TNI/Polri. Apalagi politisi dari partai oposisi begitu kencang mengkritisi hal tersebut. PDIP meminta publik tidak berpolemik atas uang yang diterima menjelang Idul Fitri tersebut.

Politikus PDIP Arteria Dahlan meminta semua pihak untuk mendukung kebijakan yang diambil oleh Jokowi. Sebab kebijakan itu dalam usaha untuk meningkatkan kesejehtaraan para PNS. Dia mengajak masyarakat untuk tidak berpolemik mengenai alasan politis di balik kebijakan tersebut.

"Tidak perlu dipolemikkan, apalagi dengan alasan-alasan pertimbangan fiskal dan alokasi dana bagi pelayanan publik. Bahkan alasan politis. Saya rasa itu terlalu jauh dan makin menjauhkan kita dari permasalahan saat ini," kata Arteria kepada JawaPos.com, Minggu (27/5).

Arteria meyakini kebijakan yang diambil mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah melalui pertimbangan dan pengkajian secara matang. Terlebih kebijakan itupun telah melibatkan langsung menteri keuangan selaku otorisator.

"Kita ambil positifnya, negara sudah berhasil meningkatkan taraf kesejahtraaan PNS dan Pensiunan PNS. Nah sekarang kita tunggu aksi dan langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan status, peningkatan kesejahteraan serta pengembangan kapasitas tenaga honorer," tuturnya.

"Semoga angin segar ini bisa berimbas pada keberpihakan negara terhadap para honorer, pejuang pelayan publik di Republik ini," sambungnya

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi baru menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) penetapan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk para pensiunan, penerima tunjangan, seluruh PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri. Dalam PP tersebut, pensiunan PNS kini juga ikut menikmati THR.