Meta Diminta Bertanggung Jawab atas Konten Karhutla yang Dihapus

JawaPos.com - Perusahaan teknologi, Meta, diminta untuk menjelaskan dugaan penghapusan konten kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada platform miliknya, sekaligus mempertanggungjawabkan informasi yang dihasilkan oleh Meta AI.

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menegaskan, bahwa Meta tak bisa lari dari tanggungjawab saat produk AI miliknya memberikan informasi yang belum terverifikasi. 

Adapun pernyataan Meta sendiri berkaitan dengan screenshot yang menampilkan adanya percakapan Meta AI yang menyebutkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta pembatasan konten terkait karhutla.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid sendiri telah membantah adanya permintaan tersebut.

Baca Juga:Meta AI Sebut Komdigi Minta Blokir Konten Demo, Pemerintah Membantah

Menurut Kunto, Meta AI bukan sumber kebenaran yang mutlak dan jawabannya bukan pernyataan resmi dari Meta. Teknologi AI generatif masih memiliki keterbatasan dan sangat mungkin menghasilkan informasi yang keliru.

"Kalau sebuah mesin menyebut ada permintaan pembatasan konten dari pemerintah, pertanyaannya sederhana, apa buktinya? Mana dokumen atau dasar keputusan yang bisa diverifikasi?" ujar Kunto dalam keterangannya, Jumat (23/10).

Menurutnya, fenomena halusinasi AI memang memungkinkan mesin menghasilkan jawaban yang tampak meyakinkan meskipun tak didukung fakta.

Bahayanya, risiko semakin besar jika pengguna menganggap jawaban AI sebagai informasi resmi dari perusahaan pengembangnya.

Baca Juga:Meta Tindak 33,2 Juta Konten Eksploitasi Anak, Perkuat Deteksi dengan AI

Dia menegaskan, persoalan ini juga memperlihatkan tanggung jawab Meta dalam pengembangan teknologi yang bisa memengaruhi persepsi publik.

Perusahaan dituntut memastikan pengguna untuk memahami keterbatasannya.