Indonesia Terlanjur jadi Negara 'Open Source', Pakar Sebut Data Pribadi Tetap Wajib Dijaga

JawaPos.com - Maraknya kasus kebocoran data yang bertubi-tubi menimpa masyarakat Indonesia memunculkan anggapan bahwa Indonesia sudah menjadi negara 'open source', di mana data pribadi masyarakat dinilai terlalu mudah ditemukan dan tersebar di internet.

Mulai dari nomor telepon, email, hingga data akun digital kerap muncul di forum kebocoran data dan diperjualbelikan secara bebas di dark web.

Praktisi digital forensik PT Digital Forensic Indonesia (DFI), Ruby Alamsyah menyebut kalau hacker, pelaku kejahatan siber dari banyak negara terlalu mudah untuk 'farming data' di Indonesia.

Meski demikian, ia menilai masyarakat tetap perlu menjaga keamanan data pribadi karena data yang bocor akan terus berputar dan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, termasuk kejahatan digital.

Sebab, data yang aktif digunakan sehari-hari seperti nomor ponsel, email utama, akun media sosial, mobile banking, hingga identitas finansial tetap memiliki nilai tinggi bagi pelaku kejahatan siber.

Ketika pengguna merasa 'sudah bocor semua' lalu mulai lengah, risiko penyalahgunaan data justru semakin besar. Pelaku kejahatan digital biasanya memanfaatkan kombinasi data lama dan data baru untuk melakukan profiling korban, mengambil alih akun, atau melancarkan social engineering.

"Tetap penting untuk menjaga keamanan data kita. Kan ada data yang selalu update yang masih bisa dijaga seperti nomor ponsel kalau ganti baru, email, akun bank, media sosial dan sebagainya," kata Ruby kepada JawaPos.com.

Di sisi lain, tren serangan siber di Indonesia juga terus meningkat. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat jumlah serangan siber sepanjang 2025 mencapai 5,5 miliar serangan atau naik 714 persen dibanding rata-rata tahunan periode 2020–2024.