Perkuat Arus Informasi Sampai ke Daerah, Kominfo Maksimalkan Fungsi PIP

JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo mengklaim terus berkomitmen mewujudkan pemerataan akses informasi publik hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memaksimalkan fungsi Penyuluh Informasi Publik (PIP).

PIP sendiri diyakini sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjangkau masyarakat di wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T) dan wilayah lainnya yang masih memerlukan pendekatan komunikasi melalui penyuluhan tatap muka.

Hingga tahun 2023, Kemenkominfo menyebut telah memiliki 517 orang PIP yang aktif bertugas mendiseminasikan berbagai program dan kebijakan strategis pemerintah di 728 kecamatan dari Sabang hingga Merauke.

“Program PIP merupakan bentuk kerja sama antara Kementerian Agama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal pelaksanaan penyebarluasan informasi publik melalui pemberdayaan Penyuluh Agama. Program PIP ini telah berjalan sejak tahun 2017 hingga sekarang,” ujar Ketua Tim Kemitraan Komunikasi Sosial, Kementerian Kominfo, Angki K. Dewi di Medan, Selasa (28/11).

Angki melanjutkan, sebagai Key Opinian Leader atau KOL di lingkungannya, PIP dipercaya dapat menyampaikan informasi ke masyarakat melalui pendekatan yang berbeda. Berangkat dari kedekatan yang telah terbangun antara penyuluh dengan komunitasnya masing-masing, informasi yang disampaikan harapannya dapat lebih diterima di hati masyarakat.

"Informasi yang selama ini sulit sampai dan diterima baik oleh masyarakat dengan kondisi dan karakter tertentu, dapat terpecahkan melalui peran besar PIP," imbuh Angki.

Berbagai program dan kebijakan yang menyasar langsung ke masyarakat perlu sampai dan dipahami dengan baik agar tepat guna dan memberikan manfaat. Sejak tahun 2017, PIP telah menyampaikan berbagai isu mulai dari Pecegahan Stunting, Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat, Strategi Menangkal Informasi Hoaks, Darurat Narkoba, Moderasi Beragama dan sebagainya.

Materi penyuluhan juga dikatakan secara rutin diperbaharui oleh Kominfo sesuai dengan program strategis pemerintah pada tahun berjalan. Pada kegiatan Bimbingan Teknis yang diselenggarakan di Emerald Garden International Hotel, Kota Medan, Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo merekrut 35 PIP yang berasal dari provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

PIP rekrutan tahun 2024 tersebut mendapatkan materi penyuluhan terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari BPJS Ketenegakerjaan dan Bahaya Investasi dan Pinjaman Online Ilegal dari Otoritas Jasa Keuangan.

Hadir mewakili BPJS Ketenagakerjaan sebagai narasumber, Penata Muda Hubungan Antar Lembaga, Trianda Firlana memaparkan materi terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Penting bagi masyarakat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena dengan iuran minimal Rp 16.800 per bulan akan memberikan perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kerja pada saat mereka kehilangan sebagain atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya resiko kerja,” ujar Trianda.

Pada sesi berikutnya, Horas Tarihoran selaku Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan mengenai pentingnya masyarakat untuk mengenali dan memahami ciri-ciri investasi dan pinjaman online ilegal yang beredar di masyarakat.

“Tingkat melek keuangan kita itu rendah, indeks literasi keuangan kita itu baru mencapai 49 persen. Di sisi lain masyarakat kita yang punya produk keuangan mencapai 85 persen. Sehingga mereka menjadi korban penipuan atau kejahatan,” terang Horas.

Terakhir, Angki berharap, informasi yang disampaikan oleh narsum pada kegiatan ini selanjutnya dapat diteruskan kembali kepada masyarakat sesuai lokasi penugasan sehingga peran besar PIP dapat menciptakan perubahan perilaku masyarakat dan lebih jauh lagi dapat berkontribusi pada peningkatan indeks pembangunan manusia di Indonesia, khususnya di wilayah 3T.