Banggar DPRD Sidoarjo Minta Yang Dipangkas Belanja Pegawai

JawaPos.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sidoarjo mengutamakan anggaran program prioritas pembangunan. Kebutuhan dinas-dinas harus dicukupi. Masyarakat bisa merasakan langsung hasil pembangunan.

Anggota Banggar Aditya Nindyatman mengingatkan, Pemkab Sidoarjo memiliki sejumlah program prioritas. Misalnya, bidang pendidikan. Rehab sekolah rusak dan penambahan ruang kelas baru (RKB) menjadi fokus utama. Sangat ditunggu-tunggu sekolah. Pembangunan sarpras pendidikan itu bertujuan meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Di bidang kesehatan, pemkab dituntut mendekatkan pelayanan. Sidoarjo harus mewujudkan RSUD Sidoarjo Barat. Jumlah puskesmas juga harus terus ditambah. ”Karena jumlah puskesmas baru 26. Idealnya ada 71 puskesmas,” tuturnya.

Legislator PKS itu meminta pemkab berfokus menuntaskan seluruh program prioritas. Caranya, memangkas pos-pos anggaran yang tidak mendesak. ”Salah satunya memotong tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) bagi PNS,” terangnya.

Nilai belanja pegawai di dalam APBD memang besar. Persentasenya hampir separo dari total belanja. Pada 2019 ini, anggaran belanja pegawai mencapai Rp 1,4 triliun. Nah, tahun depan menjadi Rp 1,2 triliun.

Anggota Banggar Sudjalil menambahkan, pemkab harus memilih. Tetap memberikan porsi besar pada belanja pegawai atau mengalihkan dana untuk belanja program. ”Tinggal dievaluasi mana yang lebih penting,” ucapnya.

Wakil rakyat dari PDIP itu memilih memotong belanja pegawai. Ada dua pertimbangan. Pertama, pengalihan dana itu dapat meningkatkan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD). Kedua, program prioritas pemkab bisa berjalan. ”Kalau tetap mempertahankan belanja pegawai, artinya pemkab mengabaikan masyarakat,” paparnya.

Anggota Banggar Bangun Winarso menegaskan, anggaran belanja pegawai harus dipangkas. Sebab, setiap tahun tidak terserap sampai 100 persen. Pada 2018, sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) belanja pegawai mencapai Rp 200 miliar.

Wakil Bupati Nur Ahmad Syaifuddin menuturkan, sebenarnya ada program yang bisa dipangkas. Contohnya, pembangunan pasar loak dan unggas. Dalam pembahasan RAPBD, TAPD mengalokasikan anggaran perencanaan pembangunan pasar tersebut. Nilainya Rp 3,5 miliar.

Menurut Cak Nur –sapaan akrab Nur Ahmad– anggaran perencanaan yang terlampau besar berakibat pada kenaikan anggaran pembangunan pasar. Sebab, menurut aturan, anggaran perencanaan 7 persen dari program fisik.

”Pembangunan pasar loak dan unggas memakan anggaran sangat besar. Kayak membangun hotel saja,” jelasnya. Dia berharap seluruh pembangunan ditelaah. Berdampak langsung kepada masyarakat atau tidak.

Sebelumnya diberitakan, TAPD Sidoarjo memangkasi usul anggaran belanja sejumlah OPD dalam RAPBD 2020. Padahal, anggaran itu disiapkan untuk program-program prioritas. Misalnya, anggaran dispendukcapil, dishub, dan dikbud.