Soal Polemik Penyaluran BPNT Gresik, Dinsos Jatim Ikut Turun Tangan

JawaPos.com – Para keluarga penerima manfaat (KPM) di sejumlah kecamatan menerima bantuan pangan nontunai (BPNT) sejak minggu lalu. Namun, hingga Senin (20/7) belum semua kecamatan menyalurkan bantuan itu. Salah satunya Kecamatan Cerme. Padahal, pada masa pandemi Covid-19, bantuan pangan itu tentu sangat dibutuhkan.

”Belum ada kabar. Biasanya ya minggu ketiga seperti sekarang ini. Tidak tahu kenapa belum ada pemberitahuan,” kata NS, salah seorang penerima BPNT di Kecamatan Cerme.

Sebagaimana pernah diberitakan, para KPM yang mendapat BPNT telah memiliki kartu keluarga sejahtera (KKS). Setiap bulan bank penyalur mentransfer otomatis uang kepada para KPM. Pada awal 2020, besaran transfer BPNT Rp 150 ribu. Nah, selama masa pandemi, nominal BPNT naik menjadi Rp 200 ribu.

Sesuai pedoman umum Kementerian Sosial (Kemensos), dengan nominal Rp 200 ribu setiap bulan tersebut, para penerima tinggal berbelanja sembako dengan menggesek kartu ke mesin EDC di agen atau e-warong terdekat yang sudah ditetapkan oleh bank penyalur. Para KPM bebas berbelanja kebutuhan pangan yang dikehendaki. Mulai beras, lauk-pauk, sayur, hingga buah.

Namun, hasil penelusuran Jawa Pos di banyak kecamatan, ternyata para KPM tidak berbelanja seperti pedoman Kemensos. Mereka sudah mendapatkan sembako dalam bentuk kemasan atau paket. Itu pun, banyak yang total harganya ditaksir tidak sampai Rp 200 ribu. Temuan lain, warga mengambil bantuan bukan di e-warong, melainkan balai desa. Padahal, keberadaan e-warong bertujuan membangkitkan ekonomi kerakyatan dan gotong royong.

NS adalah salah seorang di antara 6.123 penerima BPNT di Kecamatan Cerme. Setiap bulan ibu rumah tangga dari keluarga kurang mampu itu biasanya mengambil sembako di balai desa, bukan di agen atau e-warong. Kepada Jawa Pos, dia berharap sembako yang diterima untuk jatah Juli sesuai harga. Maklum, pada bulan-bulan sebelumnya, banyak KPM yang mengaku selisih harga sembako bisa mencapai Rp 30 ribu hingga Rp 40 ribu per paket.

Untuk jatah Juli, ada beberapa kecamatan yang sudah menyalurkan BPNT. Antara lain, Ujungpangkah, Manyar, Duduksampeyan, Kedamean, Benjeng, dan Balongpanggang. Rencananya, 92.529 KPM se-Kabupaten Gresik akan mendapatkan BPNT hingga Desember mendatang. Total alokasi anggaran negara untuk program itu di Gresik mencapai Rp 18,5 miliar per bulan.

Saat dimintai konfirmasi, Camat Cerme Suyono mengatakan, untuk penyaluran BPNT, rencananya, dilakukan rapat hari ini (21/7) di dinas sosial (dinsos). Sebelumnya, sembako di wilayahnya akan dibagikan pada Kamis (23/7) hingga Sabtu (25/7). ”Tapi, ada undangan rapat di dinsos. Nah, apakah dari rapat ada perubahan, menunggu petunjuk rapat itu dulu,” ujarnya kemarin.

Sebelumnya, Kepala Dinsos Gresik Sentot Supriyohadi memang sudah berjanji melaksanakan rapat bersama untuk mengevaluasi penyaluran program bantuan sosial. Termasuk, BPNT. Pihaknya juga berharap program itu tepat harga dan tepat sasaran seperti yang sudah diatur dalam pedoman. Informasi yang dihimpun Jawa Pos, pertemuan hari ini diikuti beberapa pihak terkait. Di antaranya, tim koordinasi (tikor) seluruh kecamatan, agen atau e-warong, pendamping, BNI sebagai bank penyalur, dan Dinsos Pemprov Jatim.

”Dinsos Pemprov Jatim ikut turun tangan setelah penyaluran BPNT mendapat sorotan dan atensi dari berbagai kalangan. Termasuk dari Kejati Jatim,” ungkap sumber yang tidak mau disebutkan namanya.

BLT Dana Desa sampai Akhir Tahun

Kucuran dana desa (DD) juga terkena pangkas untuk penanganan pandemi Covid-19. Potongan sebesar Rp 10 juta per desa setiap kali pencairan. Selain untuk penanganan virus korona, DD tersebut juga diarahkan untuk lanjutan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga terdampak.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Gresik Malahatul Fardah mengatakan, saat ini pencairan DD sudah sampai tahap ketiga. ”Diambil 25 persen hingga 30 persen untuk BLT, bergantung luas wilayah dan jumlah penduduk desa yang bersangkutan,” ujarnya.

Warga terdampak Covid-19 akan menerima BLT hingga akhir tahun mendatang. Besaran BLT DD sama dengan pencairan tahap II, yakni Rp 600 ribu setiap kepala keluarga (KK). Berdasar data, penerima BLT DD se-Kabupaten Gresik sebanyak 23.695 KK.

Sementara itu, Kepala Bappeda Gresik Hermanto T. Sianturi mengatakan, penggunaan DD untuk penanganan Covid-19 itu sudah diatur dalam peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi (permendes PDTT). Tugas daerah hanya menyalurkan bantuan. ”Besarannya itu sudah diatur. Kami hanya menyampaikan soal pendataan penerima hingga laporan,” tuturnya.

Selain pengurangan DD tersebut, sejumlah alokasi anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) juga di-refocusing untuk penanganan Covid-19. Setidaknya realokasi APBD 2020 untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp 298 miliar. Dana tersebut digunakan, antara lain, untuk jaring pengaman sosial (JPS) warga terdampak yang belum ter-cover bantuan lain.

---

KETENTUAN PEMBELIAN BARANG BPNT

Pasal 23

(1) Pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d dilaksanakan setelah KPM menerima BPNT yang besaran nilai bantuan ditetapkan oleh menteri sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

(2) BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diambil secara tunai, namun hanya dapat digunakan untuk pembelian barang.

(3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa bahan pangan yang telah ditentukan dengan menggunakan KKS di e-warong.

Pasal 24

(1) Pembelian barang oleh KPM BPNT di e-warong menggunakan dana rekening e-wallet KPM BPNT dan dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan KPM BPNT.

Sumber: Permensos 20/2019

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=_EqvJizX-EU

https://www.youtube.com/watch?v=zNnE8tK0pV4

https://www.youtube.com/watch?v=2Pk4FTOWtPQ