Cegah Penipuan Rekrutmen Pegawai, Dewan Beri Rekomendasi Pendataan Semua ASN Gresik

JawaPos.com–Polemik penipuan bermodus surat keputusan (SK) aparatur sipil negara (ASN) mendapat perhatian DPRD Gresik. Komisi I mengundang OPD terkait untuk membahas kasus yang sedang terjadi hingga pencegahan untuk kemudian hari.

Rapat dengar pendapat itu diikuti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Inspektorat, serta Bagian Hukum Pemkab Gresik. Anggota Komisi I DPRD Gresik Bustami Hazim mengatakan, para korban berasal dari sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Menganti, Driyorejo dan Wringinanom.

Menurut Bustami, penipuan diduga dilakukan dalam beberapa kelompok atau tahap. Pada tahap pertama terdapat 12 korban. Dari jumlah itu, delapan orang telah menerima SK palsu, terdiri dari dua orang menerima SK CPNS palsu dan enam orang menerima SK PPPK palsu. Sementara empat orang lainnya belum menerima SK.

Baca Juga:Pemkot Surabaya Ubah Pola Penanganan Kenakalan Remaja

”Total ada 18 orang. Tahap kedua ada enam orang,” kata Bustami.

Politikus PKB itu juga mengungkapkan, dari hasil penyelidikan sementara terdapat ASN aktif yang mengaku menjadi korban. Tapi dia ikut mengenalkan korban lain kepada seorang mantan ASN yang diduga menjadi pengepul dana dalam kasus tersebut.

”Bahkan, oknum ASN itu mengaku menjadi korban karena anaknya juga kena,” papar Bustami.

Baca Juga:Anggota DPRD Surabaya Minta Layanan Transportasi Umum Ditingkatkan, Konektivitas dan Kualitas Pelayanan

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Gresik M Rizaldi Saputra menegaskan, pihaknya meminta kasus tersebut diusut tuntas dan tidak ada pihak yang dilindungi. ”Jangan ada yang ditutupi. Jangan ada yang dilindungi kalau terlibat,” tegas dia.

Komisi I DPRD Gresik juga mengeluarkan sejumlah rekomendasi. Salah satunya meminta BKPSDM membenahi sistem database kepegawaian agar lebih rapi dan aman. Sehingga mencegah penyalahgunaan data yang dapat memicu penipuan serupa.

Untuk Inspektorat, Komisi I meminta pengawasan dan pembinaan dilakukan lebih aktif dan menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Selain itu, DPRD juga meminta dilakukan investigasi dan audit menyeluruh di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai bahan evaluasi internal.