Di Sidoarjo, Pemberlakuan Denda Lebih Efektif daripada Sanksi Sosial

JawaPos.com - Penindakan disiplin terhadap pelanggar protokol kesehatan dengan sanksi sosial berjalan sejak Mei. Namun hingga Agustus, banyak warga yang masih ditemukan tidak mengenakan masker. Artinya, sanksi tersebut kurang memberi efek jera.

Karena itu, Polresta Sidoarjo membentuk tim pemburu pelanggar protokol kesehatan kemarin (16/9). Tim yang terdiri atas aparat gabungan TNI, Polri, dan satpol PP tersebut akan menindak setiap warga yang melanggar protokol kesehatan. Terutama mereka yang tak memakai masker.

”Kami beri sanksi administratif berupa denda,” ujar Kapolresta Sidoarjo Kombespol Sumardji.

Menurut Sumardji, pihaknya tidak perlu khawatir melakukan penindakan dengan sanksi administratif. Sebab, lanjut dia, itu sesuai dengan Perda Provinsi Jatim Nomor 2 Tahun 2020.

”Sekarang sanksi itu sudah ada payung hukumnya,” katanya.

Masyarakat yang tidak tertib protokol kesehatan, kata Sumardji, akan dikenai denda maksimal Rp 500 ribu. Sementara itu, tempat usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan didenda maksimal Rp 100 juta. ”Peraturan ini berlaku di seluruh wilayah Jatim, termasuk Sidoarjo,” lanjutnya.

Sebenarnya, pemberlakuan denda masker berjalan mulai Senin lalu (14/9). Di Jalan Raya Waru misalnya. Para pengendara yang ketahuan tidak bermasker langsung ditilang. Petugas menyita KTP mereka dan pelanggar menjalani sidang di tempat. ”Selama dua hari, kami mendata ada 64 pelanggar,” tutur Sumardji.

Perwira dengan tiga melati di pundak itu menyatakan, dengan adanya denda pelanggaran protokol kesehatan, masyarakat semakin tertib dan sadar bahwa masker wajib digunakan. Langkah itu, ucap Sumardji, lebih efektif daripada sanksi sosial.

’’Masyarakat betul-betul jera dan tidak main-main,” jelasnya.

Tim pemburu pelanggar protokol kesehatan akan bergerak di sekitar kawasan dengan angka persebaran tajam. Misalnya, Waru, Taman, dan Sidoarjo Kota. Harapannya, masyarakat patuh menjalankan aturan tersebut sehingga tingkat penularan bisa berkurang.

• Baca Juga: Proyek Pasar Kepuhkiriman Sidoarjo Mangkrak 4 Tahun

Untuk prosedur penindakan, Sumardji menjelaskan, KTP pelanggar akan disita. Lalu, mereka diarahkan untuk mengikuti sidang terjadwal di Pengadilan Negeri Sidoarjo pada Rabu dan Jumat. ”Kami juga ada sidang di tempat. Tapi, hanya di hari Senin dan Kamis,” jelasnya.

Sumardji berpesan kepada setiap aparat yang bertugas agar menindak dengan humanis. Tidak perlu ada perlakuan kasar. Baik itu bentakan maupun pukulan. ”Tetap melayani mereka dengan sopan,” ujarnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=3p6EeBQaKng