Ketika Pengadilan Negeri Surabaya ”Lockdown” Dua Pekan

Pengadilan Negeri (PN) Surabaya ”lockdown” selama dua pekan. Penutupan hampir semua layanan itu merupakan kali kedua setelah Juni lalu. Banyak pencari keadilan yang kecele pada hari pertama ”lockdown” kemarin (10/8). Apa saja yang dialami mereka?

LUGAS WICAKSONO, Surabaya

Tristanti Yuliandari terpaksa balik badan sesampai di depan pintu masuk PN Surabaya. Perempuan itu batal mengurus legalisir akta kematian suaminya. Satpam yang berjaga di gerbang melarangnya masuk. Sebab, pengadilan yang beralamat di Jalan Arjuna tersebut sedang ”lockdown”.

Yuli perlu melegalisir akta kematian di PN Surabaya karena akan digunakan sebagai syarat untuk mengurus dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dam Catatan Sipil Surabaya. Dia mengaku mengurusnya sejak sepekan lalu di PN. Namun, tidak kunjung rampung hingga pengadilan terburu di-”lockdown”. ”Sudah dari minggu lalu ngurus. Hari ini disuruh online, tapi dari sini (pengadilan),” katanya saat akan meninggalkan pengadilan.

Dia kemarin membatalkan pergi ke kantor dispendukcapil.

Sebab, syarat legalisir akta kematian yang diminta kantor itu belum bisa dipenuhi. Perempuan tersebut terpaksa pulang ke rumah.

Yuli bukan satu-satunya yang kecele. Sejumlah pengunjung dengan berbagai keperluan silih berganti datang ke PN. Namun, mereka tidak lama. Sesampai di pintu masuk, mereka pulang. Hanya sebagian kecil pengunjung yang bisa masuk karena kepentingannya mendesak dan harus segera dilayani.

Sutrisno juga terpaksa pulang setelah tidak bisa masuk ke pengadilan. Dia kemarin hendak menjalani sidang perdata sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Hanya, dia tidak tahu bahwa semua sidang perdata ditunda. Di depan pintu masuk, dia menelepon pengacaranya sembari mengomel karena tidak dikabari bahwa sidangnya ditunda akibat ”lockdown”. ”Saya mau sidang perdata. Tapi, kata satpam, ditunda semua. Saya tidak tahu. Pengacara juga belum sempat kabari saya,” tuturnya.

”Lockdown” juga merepotkan para advokat. Elok Dwi Kadja misalnya. Dia harus merangkai kalimat untuk menjelaskan kepada kliennya mengenai penundaan sidang. Tidak jarang, dia diomeli kliennya sembari menanyakan kapan perkaranya rampung jika sering ditunda. ”Klien rata-rata sedikit ngomel karena semakin lama prosesnya. Ada yang setengah tahun lebih dan sekarang masih tahap pembuktian. Saya hanya bisa menjelaskan dan minta maaf karena mau bagaimana lagi, kondisinya seperti ini,” katanya.

Dia diberi tahu penundaan sejumlah sidang perkaranya oleh panitera. Dalam pemberitahuan itu, pihak pengadilan menyampaikan bahwa sidang ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan. ”Mau tidak mau, saya menjelaskan ke klien karena sudah dua kali PN lockdown,” ucapnya.

Meski demikian, Elok yang juga humas DPC Peradi Surabaya mengapresiasi upaya ”lockdown” yang diambil PN. Sebab, ”lockdown” adalah satu-satunya cara untuk memutus mata rantai persebaran Covid-19. ”Daripada nanti semakin banyak yang tertular,” katanya.

Elok berharap kebijakan ”lockdown” itu menjadi pengalaman semua pihak. Khususnya pihak pengadilan. Sebab, sudah dua kali ini ”lockdown”. Dia berharap pegawai PN menahan diri untuk pergi ke luar kota. Mengingat enam pegawai dan satu hakim dinyatakan positif Covid-19 setelah mereka pulang kampung saat libur Idul Adha dua pekan lalu.

• Baca Juga: Pengadilan Agama Surabaya Mulai Buka Layanan, Sehari Hanya 30 Orang

”PN seharusnya sudah tahu pandemi dan mengikuti imbauan pemerintah dengan melarang pegawainya pulang kampung. Selain untuk menjaga diri, juga menjaga keluarganya. Pegawai setiap hari berhadapan dengan publik, tidak tahu mana positif mana tidak,” tuturnya.

Selain itu, kepada para koleganya sesama advokat, Elok menyarankan sering rapid test. Selain itu, dia menyarankan agar pengadilan mewajibkan para pengunjung untuk menunjukkan surat rapid test dengan hasil nonreaktif saat masuk ke pengadilan. Penerapan protokol kesehatan juga bisa ditambahkan dengan membuat pembatas antara meja hakim dan para pihak dengan sekat kaca.

Humas PN Surabaya Martin Ginting tidak memungkiri bahwa sosialisasi mengenai ”lockdown” belum sempurna. Menurut dia, kebijakan penghentian pelayanan diputuskan secara mendadak berdasar rapat terbatas setelah pihak pengadilan menerima hasil tes swab. Setelah diketahui enam pegawai dan satu hakim positif, rapat akhir pekan lalu secara bulat memutuskan bahwa PN harus di-”lockdown”. ”Memang mendadak sekali. Kalau ada pihak-pihak yang merasa terganggu risiko dari musibah ini,” katanya.

Meski demikian, pihaknya berupaya langsung menginformasikan penundaan sidang selama dua pekan melalui panitera. Selain itu, pelayanan masih terbatas. ”Hanya 5 persen pelayanan. Pegawai yang masuk 30 persen secara bergantian. Lainnya work from home,” ujarnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=6l3ne-DM0_s

 

https://www.youtube.com/watch?v=MlLlFBcsqBM

 

https://www.youtube.com/watch?v=NuSZjiXAg8U