Sebaran Siswa SMP Negeri dan Swasta di Surabaya Bakal Seimbang

JawaPos.com ‒ Pandemi membuat jumlah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Surabaya bertambah. Imbasnya sampai pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMPN. Pemkot berupaya menampung lebih banyak siswa tidak mampu.

Pengajuan penambahan rombongan belajar (rombel) sudah disetujui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Tahun ini ada 20 ribu lulusan SD yang ditampung di SMPN. Besarnya kuota itu berdampak pada jumlah pagu di setiap rombel yang mencapai 40‒42 siswa.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya Ibnu Shobir mempertanyakan besarnya pagu setiap rombel itu. Sebab, hal tersebut bisa menjadi bumerang pada masa pandemi Covid-19. ’’Kalau satu kelas 42 siswa, pasti berdesak-desakan,’’ ujar politikus PKS itu.

Shobir menuturkan, luas ruang kelas yang tersedia juga sebenarnya tidak ideal untuk 42 siswa. Sebab, standar pelayanan pendidikan untuk SMP yang ditetapkan Kemendikbud sudah mengatur jumlah maksimal pagu per rombel adalah 36 siswa.

Meski begitu, Shobir bersyukur pemkot hanya mematok angka 20 ribu siswa tahun ini. Dengan begitu, sekolah swasta bisa mendapatkan murid yang lebih banyak ketimbang tahun lalu.

Dalam hitungannya, jumlah sebaran siswa akan seimbang. Sekolah negeri dan swasta bakal mendapatkan jatah 20 ribu siswa. Jika komitmen itu dijalankan sesuai rencana, keberlangsungan sekolah swasta bisa kembali berjalan.

Tahun lalu musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) SMP swasta mengeluhkan kekurangan murid. Banyak siswa mitra warga yang ditempatkan pemkot di sekolah swasta yang mencabut berkasnya. Mereka lebih memilih melepaskan statusnya sebagai siswa mitra warga dan mengikuti PPDB jalur zonasi reguler ketimbang bersekolah di SMP swasta.

’’Kalau jumlah siswa tidak memenuhi jumlah bilangan operasional, nggak bisa jalan sekolah itu,’’ jelas wakil ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Surabaya itu.

Kadispendik Surabaya Supomo mengatakan, koordinasi dengan SMP swasta terus dilakukan. Sudah ada komitmen dari SMP swasta untuk menerima siswa tidak mampu. Selain itu, pemkot sudah bekerja sama dengan sejumlah perusahaan untuk membiayai secara total murid tidak mampu yang bersekolah di SMP swasta.

’’Bagaimanapun juga, sekolah swasta punya fungsi sosial. Mereka akan menerima siswa tak mampu. Kami juga berkoordinasi dengan perusahaan untuk memberikan CSR,’’ kata mantan Kadinsos itu. Di sisi lain, tambahan rombel yang diajukan ke Kemendikbud juga disalurkan ke jalur afirmasi bagi warga MBR.