NIK Jadi Kunci Layanan Publik, Disdukcapil Surabaya Dorong Warga Benahi Data Kependudukan

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendorong warga memastikan data kependudukan yang tercatat tetap valid dan sesuai kondisi terbaru.

Sebab, NIK tidak hanya digunakan untuk administrasi kependudukan, tetapi juga menjadi identitas yang terhubung dengan berbagai layanan. Mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga layanan perbankan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan, masih ditemukan warga yang telah menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi, tetapi jenjang pendidikan dalam Kartu Keluarga (KK) belum diperbarui.

Baca Juga:Jika Kamu Ingin Berhenti Cemas Saat di Kasur Sebelum Tidur, Lakukan 6 Strategi Ini Menurut Psikologi

"Banyak yang sudah lulus sarjana tapi masih belum update di KK-nya. Ada yang masih SD, SMP, SMA. Ini tentu berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)," kata Irvan, Sabtu (5/9). 

Irvan menjelaskan bahwa pembaruan data tersebut menjadi semakin penting di tengah upaya pemerintah pusat membangun ekosistem data yang terintegrasi. 

Pertukaran data antarkementerian dan lembaga terus didorong untuk mendukung pembangunan digital public infrastructure (DPI).

"Data ini menjadi sangat penting ketika infrastruktur, kemudian integrasi data sudah terwujud, itu nanti akan berfokus tentang validitas data," tuturnya.

Irvan tidak hanya mengingatkan masyarakat untuk memperbarui jenjang pendidikan. Ia juga meminta kelengkapan dokumen kependudukan anak dipastikan sejak lahir. 

Baca Juga:7 Strategi Kreativitas yang Akan Membakar Semangatmu Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

"Karena ketika bayi lahir itu harus sudah mempunyai NIK atau KIA. Idealnya seperti itu," imbuhnya.

Namun, hingga kini masih ditemukan anak yang belum memiliki NIK, KIA maupun akta kelahiran. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kendala ketika anak memasuki jenjang pendidikan.