DPRD Surabaya Ajak Warga Awasi Parkir Digital, Jangan Bayar Jika Foto Jukir Tak Sesuai

Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Faris Abidin, mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi pelaksanaan parkir digital. Inovasi foto jukir dinilai mampu menekan pungli dan memperkuat transparansi pengelolaan retribusi parkir.

“Inovasi pemasangan foto juru parkir pada rambu digital ini sangat baik karena memberikan kepastian kepada masyarakat. Warga bisa mengetahui siapa petugas resmi yang bertugas," ujar Faris, Jumat (12/6).

Ia menilai partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan parkir digital di Surabaya. Foto juru parkir yang terpasang pada rambu elektronik juga berfungsi sebagai sarana pengawasan untuk menekan praktik pungli.

“Kalau wajah petugas (jukir) yang bertugas berbeda dengan yang tercantum di rambu, masyarakat berhak bertanya bahkan menolak memberikan pembayaran," imbuh politikus muda dari PKS tersebut.

Sebagai informasi, Dinas Perhubungan Surabaya mencatat hingga pertengahan 2026 sebanyak 926 juru parkir telah terhubung dengan sistem pembayaran non tunai menggunakan QRIS maupun uang elektronik.

Penerapan parkir digital tersebut kini menjangkau sejumlah kawasan strategis di Surabaya, mulai pusat perdagangan, kawasan kantor pemerintahan, kawasan Tanjung Perak, hingga area sekitar Stasiun Kota.

Di tengah perluasan infrastruktur parkir digital, Faris menilai tantangan terbesar justru datang dari kebiasaan sebagian warga yang masih memilih membayar tunai meski fasilitas pembayaran non tunai telah tersedia.

“Digitalisasi parkir bukan hanya soal alat atau aplikasi. Ini juga soal membangun budaya baru yang lebih transparan, tertib, dan akuntabel sehingga manfaatnya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat," tegas Faris.

Menurutnya, perubahan pola pembayaran masyarakat menjadi tantangan bersama. Keberhasilan transformasi parkir digital, kata dia, tidak hanya ditentukan teknologi, tetapi juga dukungan aktif dari pengguna layanan.

"Ketika petugas tertib dan warga ikut mendukung sistem parkir digital, maka kebocoran PAD (Pendapatan Asli Daerah) bisa ditekan dan pelayanan parkir menjadi lebih baik,” pungkas Faris.