Eksepsi Ditolak JPU, Kuasa Hukum Samuel Pertanyakan Klaim Rumah Milik Nenek Elina

JawaPos.com - Sidang dugaan pengusiran dan perusakan rumah Nenek Elina Widjajanti di Jalan Dukuh Kuwukan Nomor 27, RT 05/RW 06, Kelurahan Lontar, Sambikerep, masih bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. 

Samuel Ardi Kristanto (SAK) didakwa Pasal 262 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentanf KUHP atau Pasal 525 KUHP juncto Pasal 20 huruf (d) KUHP atau Pasal 521 ayat (1) KUHP juncto Pasal 20 huruf (d) KUHP.

Meski terdakwa telah mengajukan nota keberatan atau eksepsi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolaknya dalam sidang terbaru, yang digelar di Ruang Kartika Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (6/5).

Baca Juga:Ramalan Zodiak Pisces Besok, Kamis 7 Mei 2026: Pisces Perlu Menyatukan Intuisi dan Realita

"Berdasarkan seluruh uraian pendapat yang kami kemukakan, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh perlawanan yang diajukan oleh Tim Advokat terdakwa," tutur JPU Ida Bagus Putu Widnyana dalam sidang. 

Ia menilai eksepsi pihak Samuel mengarahkan seolah-olah terdakwa tidak bersalah. Padahal dalam surat dakwaan yang dibacakan pada sidang perdana, telah dijelaskan secara detail terkait keberadaan Samuel.

"Dalam surat dakwaan (yang dibacakan pada sidang pertama) telah disebutkan keberadaan terdakwa mulai dari perencanaan, pendanan, pelaksanaan, hingga akibat terjadi tindak pidana terdapat peran terdakwa," ujar Ida.

Baca Juga:Ramalan Zodiak Capricorn Besok, Kamis 7 Mei 2026: Disiplin Membawa Hasil, Capricorn Melangkah Semakin Pasti Menuju Kesuksesan

Salah satu poin eksepsi yang disoroti adalah adanya opini yang sengaja dibangun untuk mengaburkan tindak pidana terdakwa dengan alasan sengketa lahan. JPU meminta hakim menolak eksepsi dan melanjutkan persidangan.

Kuasa Hukum Klaim Samuel Beritikad Baik

Tim Kuasa Hukum terdakwa, Robert Mantinia dan Yafet Kurniawan mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan di Pengadilan Negeri Surabaya.

​"Kami menghormati tanggapan JPU, tetapi kita harus melihat fakta hukum yang sebenarnya. Kepemilikan tanah klien kami belum dibatalkan, karena proses peralihan hak dan jual beli itu sah menurut hukum," ujar Robert seusai sidang.