Ajukan Eksepsi, Terdakwa Samuel Bersikeras Kasus Rumah Nenek Elina Sengketa Perdata Bukan Pidana

"Bahwa surat dakwaan JPU disusun secara tidak cermat dan menyesatkan, apakah perbuatan tersebut masuk ranah pidana atau justru sengketa keperdataan atau kepemilikan atau kuasa atas rumah," ucap Yafet.

Pihak terdakwa menyebut memiliki sejumlah dokumen, seperti perjanjian jual beli, kuasa menjual, hingga Letter C atau Petok D. Dokumen ini dijadikan dasar bahwa ada klaim kepemilikan atas rumah tersebut.

Baca Juga:Kemendagri Minta 3 Bupati di Sulut dan Sulteng Duduk Bersama untuk Pecepatan Batas Desa

Samuel bersikeras bahwa dokumen yang dimilikinya sah dan bukan milik Elina. Ia menilai jaksa seolah langsung menganggap rumah itu milik Elina tanpa menjelaskan bukti kepemilikan secara lengkap.

Yafet mempertanyakan status hukum tanah tersebut, termasuk ada tidaknya sertifikat, nama pemilik resmi, serta riwayat sengketa sebelumnya. Hal ini penting untuk menentukan apakah kasus masuk ranah pidana atau perdata.

"Padahal, berdasarkan prinsip hukum acara pidana, uraian harus lengkap dan tidak boleh menyesatkan, karena akan menentukan apakah suatu perbuatan masuk ranah pidana atau perdata," pungkasnya.

Menanggapi pihak Samuel Ardi Kristanto yang menyebut perkara ini sebagai sengketa perdata, Jaksa Penuntut Umum Ida Bagus menyatakan akan memberikan jawaban atas eksepsi tersebut pada sidang pekan depan.

"Setelah mendengarkan, kami (JPU) meminta waktu 1 minggu untuk tanggapan," ucap Ida. Sidang dijadwalkan kembali pada Rabu (6/5) mendatang di Ruang Kartika Pengadilan Negeri Surabaya.