TKD Dipangkas Rp 730 Miliar, Pemkot Surabaya Pastikan Anggaran Pendidikan 2026 Aman

JawaPos.com - Meski pendapatan berkurang Rp 730 miliar akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) pada APBN 2026, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berjanji tidak mengurangi anggaran pendidikan.

"Meskipun kita ada potongan, insyaallah di tahun depan, anggaran untuk (program prioritas) pendidikan, untuk beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya (tetap berjalan)," tutur Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Minggu (12/10).

Beasiswa Pemuda Tangguh diprioritaskan bagi keluarga miskin dan pra-miskin. Satu anak per rumah akan dibiayai hingga lulus kuliah, sementara siswa SMA menerima bantuan Rp 3,5 juta per tahun.

Wali Kota Eri menambahkan bahwa program beasiswa ini diharapkan dapat membantu anak-anak Surabaya. Khususnya dari keluarga tidak mampu agar tetap melanjutkan pendidikan di sekolah swasta tanpa terbebani biaya tambahan.

"Sehingga harapan ketika sekolah swasta nanti menerima anak Surabaya yang SMA, sudah dapat BOPDA dan BOSNAS dari pusat dan provinsi, maka tidak ada lagi uang gedung dan lain-lain. Nanti kami akan koordinasi,” imbuhnya.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memangkas dana transfer ke daerah (TKD) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi Rp 693 triliun. 

Meskipun meningkat dari usulan awal Rp 649,99 triliun, namun jika dibandingkan dengan alokasi TKD di APBN 2025, yakni Rp 848 triliun, maka artinya mengalami penurunan signifikan hingga sekitar Rp 155 triliun.

Lebih lanjut, Wali Kota Eri mengatakan pihaknya telah menyiapkan strategi dan inovasi untuk menutup defisit anggaran 2026 dari TKD sebesar Rp 730 miliar, sehingga program pembangunan tetap berjalan optimal.

"Jadi tahun 2026 itu berkurang Rp 730 miliar. Karena itu kami harus melakukan inovasi, seperti kami lakukan pembiayaan (jangka panjang), itu sebenarnya inovasi yang kami lakukan,” tutur Eri.

Ia menyebut pemilihan skema pembiayaan jangka panjang agar pembangunan di Surabaya tetap berjalan. Pembangunan yang dikerjakan lebih awal pada 2026 akan lebih efisien dibanding dilakukan bertahap hingga 2029.

"Ketika ada pekerjaan yang selesai 2029, kami bandingkan dengan kita kerjakan 2026, selisihnya Rp 50 miliar. Lebih murah yang kita kerjakan di tahun 2026 dengan dicicil, itu yang pertama,” pungkasnya.