Bupati Gresik Sampaikan Jawaban Fraksi Terkait Rancangan Perubahan APBD 2025

JawaPos.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik menggelar rapat paripurna pada Senin (25/8) dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Gresik atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang dipimpin langsung pimpinan DPRD Gresik M Syahrul Munir itu dihadiri jajaran pimpinan dewan, anggota dewan, forkopimda, serta Bupati Gresik, Sekretaris Daerah, dan jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Secara keseluruhan, tercatat 59 orang hadir dalam forum tersebut.

Agenda ini merupakan tindak lanjut dari rapat paripurna sebelumnya pada Jumat (22/8), di mana fraksi-fraksi telah menyampaikan pandangan umum mereka atas nota keuangan perubahan APBD 2025.

Dalam paparannya, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan bahwa struktur pendapatan daerah pada rancangan perubahan APBD 2025 masih bergantung pada pendapatan transfer dengan porsi 50,17 persen, lebih besar dibanding Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski demikian, Pemkab Gresik berkomitmen terus memperkuat PAD melalui sejumlah strategi.

“Langkah yang kami tempuh antara lain menggali sumber PAD baru dari sektor jasa, perdagangan, properti, dan ekonomi digital, optimalisasi aset daerah dan BUMD, serta menjajaki skema pembiayaan kreatif melalui kerjasama swasta, pemanfaatan CSR, dan tata kelola keuangan berbasis data yang lebih akurat,” jelas Gus Yani, sapaan akrab Fandi Akhmad Yani.

Pemkab juga menyiapkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dengan dukungan infrastruktur digital, meski diakui masih perlu penambahan SDM untuk mempercepat proses tersebut.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gresik dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Gresik atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. (Istimewa)

Pada sisi belanja daerah, Pemda Gresik berkomitmen untuk tetap mengacu pada program prioritas pemerintah pusat sesuai amanat undang-undang. Beberapa program yang akan dijalankan antara lain Merdeka Belajar Gresik (MBG), Koperasi Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih.

Seiring berkurangnya transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 38 miliar, Pemkab memutuskan memprioritaskan anggaran untuk proyek strategis serta memastikan efisiensi belanja sesuai Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025.

Menjawab kritik fraksi Demokrat dan NasDem terkait pendapatan daerah yang belum optimal, Bupati menyampaikan bahwa Pemkab telah bekerja sama dengan akademisi dari UGM dan Unair untuk melakukan kajian optimalisasi pajak daerah.

Dalam rapat tersebut, Bupati juga menyampaikan bahwa Pemkab tidak akan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sebagai gantinya, diberikan stimulus berupa penghapusan denda piutang pajak serta diskon PBB P2 dan BPHTB sebesar 15–80 persen mulai 17 Agustus hingga 17 September 2025.

“Program ini mendapat respons positif dari masyarakat, dan diharapkan semakin mendorong kepatuhan wajib pajak,” tutur Bupati.

Terkait retribusi parkir tepi jalan, Bupati menegaskan akan dilakukan evaluasi dan perbaikan sistem pemungutan, termasuk pendataan titik parkir, peningkatan layanan, serta tata kelola keuangan retribusi.

Sementara itu, Pemkab juga memastikan efisiensi anggaran tetap diarahkan pada tujuh prioritas utama seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengendalian inflasi, penyediaan cadangan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, pemda menyampaikan terima kasih untuk seluruh masukan-masukan positif dari seluruh dewan,” ungkapnya. Syahrul menyampaikan bahwa dewan akan terus memberikan dukungan. ’’Semoga ke depan sinergi yang baik bisa terus terjalin,” pungkasnya.