<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/10/sHx0iLfzzr8s8KPighPuAXHMs3YOlciD2NbraeBz-2886249899.jpg" alt="Ilustrasi CPNS Pemkab Gresik. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi CPNS Pemkab Gresik. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah berencana kembali membuka seleksi CPNS di tahun ini. Namun Pemkab Gresik masih belum menyusun kebutuhan pegawai untuk mengajukan formasi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Gresik menyatakan lebih dulu menghitung beban kerja dan kebutuhan di lapangan. Kepala BKPSDM Gresik Agung Endro Utomo mengatakan, saat ini masih menata ASN di lingkungan Pemkab Gresik. &rdquo;Baik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, paruh waktu maupun PNS,&rdquo; ujar Agung Endro Utomo. Menurut dia, di lapangan masih terjadi ketidaksesuaian beban kerja. Karena itu, pihaknya akan lebih dulu fokus pemenuhan beban kerja. &rdquo;Jika beban kerja sudah sesuai, nanti akan terlihat mana posisi yang butuh seleksi,&rdquo; ucap Agung Endro Utomo. Mantan Camat Gresik itu belum bisa memastikan apakah Pemkab Gresik akan membuka seleksi CPNS. Yang jelas, jika dibuka akan diajukan sejumlah pegawai yang pensiun. Tahun ini ada sekitar 300 ASN yang pensiun. &rdquo;Lebih sedikit dari tahun lalu yang mencapai sekitar 400 pegawai,&rdquo; imbuh Agung Endro Utomo. Seleksi CPNS 2025 terdapat sejumlah formasi yang tidak ada pendaftar. Seperti dokter spesialis di RSUD Ibnu Sina dan RS Gresik Sehati. Terkait pemenuhan dokter spesialis itu, Agung menyebut bahwa terdapat beragam mekanisme yang bisa dilakukan. Seperti kerja sama rumah sakit dengan rumah sakit lain, baik Gresik maupun luar kota. &rdquo;Bisa juga rekrutmen melalui BLUD, jadi rumah sakit sendiri yang merekrut dokter tersebut. Tapi statusnya bukan PNS,&rdquo; jelas Agung Endro Utomo. Seperti RS Gresik Sehati, lanjut dia, di sana ada kekosongan dokter spesialis radiologi. Namun RS di Kecamatan Kedamean itu kerja sama dengan RSUD Ibnu Sina agar dokter juga praktik di Sehati.

Pemkab Gresik fokus pemenuhan beban kerja sebelum susun pengajuan formasi CPNS. Tahun lalu sejumlah formasi dibuka tapi tidak ada pelamar

Pemkab Gresik Belum Susun Pengajuan Formasi CPNS, Fokus Pemenuhan Beban Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/04/BV2b57shFc7wMlF0b9gr4caw9UMIjktjJ56sdJkf-848488753.jpg" alt="Santri Lirboyo menjadi giliran pertama yang dijemput untuk pulang kampung selama libur Ramadhan pada 29 Januari. (Dishub untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Santri Lirboyo menjadi giliran pertama yang dijemput untuk pulang kampung selama libur Ramadhan pada 29 Januari. (Dishub untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Sejumlah pondok pesantren di beberapa daerah di Jawa Timur mulai libur Ramadhan. Pemkab Gresik pun mulai memfasilitasi penjemputan kepulangan para santri. Sejauh ini baru 10 ponpes yang mengajukan penjemputan. Seperti biasa, menjelang Bulan Suci Ramadhan, para santri akan pulang kampung. Karena jumlahnya ribuan, Pemkab memberikan fasilitas penjemputan dari ponpes hingga ke Gresik. &ldquo;Yang pertama kemarin 29 Januari sudah ada yang pulang dari ponpes Lirboyo. Tapi skala kecil, 23 santri,&rdquo; ucap Staf Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Gresik Taufik. Lalu penjemputan kedua rencana dilakukan pada Kamis (5/2) ke Ponpes Sidogiri Putri sebanyak 79 santri. Taufik menyebut sejauh ini baru ada permohonan penjemputan yang dikirimkan dari 10 ponpes ke Dishub Gresik, dengan total 518 santri. Biasanya, imbuh Taufik, fasilitas penjemputan santri bisa menyasar hingga 2.500 orang. Karena itu, saat ini Dishub masih menunggu pengurus ponpes mengajukan permohonan untuk penjemputan. &ldquo;Biasanya kami buka fasilitas sampai menjelang lebaran. Karena akan berlanjut terus,&rdquo; imbuh Taufik. Fasilitas tidak hanya penjemputan, setelah usai libur puasa, para santri kembali mendapat fasilitas pengantaran ke ponpes masing-masing. &ldquo;Armada sudah siap semua. Ada bus besar untuk ponpes dengan santri banyak dan ada mini bus untuk santri yang sedikit,&rdquo; kata Taufik. Pemkab Gresik juga memberikan subsidi tiket bagi para santri yang pulang ke Bawean. Nominalnya Rp 70 ribu per santri. Sehingga jika normalnya membayar Rp 200 ribu, kini cukup membayar Rp 130 ribu. &ldquo;Kemarin sudah ada yang pulang ke Bawean 16 orang. Penjemputan kedua ini nanti yang ke Bawean ada 73 orang,&rdquo; tandas Taufik.&nbsp;

Pemkab Gresik memfasilitasi penjemputan santri pulang kampung selama libur Ramadhan dengan subsidi tiket kapal

Libur Ramadhan, Pemkab Gresik Mulai Fasilitasi Penjemputan Santri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/30/CpbB0VGAD7Ec0cQCxcHxeuojwf6gGHIJUvfwLsfU-1740654048.jpg" alt="Pembongkaran bagian bangunan cagar budaya di Jalan Basuki Rahmat Gresik. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pembongkaran bagian bangunan cagar budaya di Jalan Basuki Rahmat Gresik. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pembongkaran bagian bangunan Kantor Pos di Jalan Basuki Rahmat tidak hanya menyulut kekecewaan warga Gresik. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak pun menaruh perhatian dengan yang terjadi pada bangunan pertama Loji Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) itu. Wagub meminta dilakukan kajian mendalam soal dugaan pelanggaran. Hingga saat ini pihaknya belum dapat menyimpulkan apakah kasus tersebut telah memenuhi unsur pelanggaran atau belum. &rdquo;Persoalan ini tidak bisa diputuskan secara tergesa-gesa karena menyangkut aspek teknis yang memerlukan kajian mendalam,&rdquo; papar Emil Dardak. Sejak kabar pembongkaran beredar, wagub telah menaruh perhatian. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas PUTR Gresik untuk memastikan status dan duduk perkara yang sebenarnya. &rdquo;Semua harus detail. Saya telah meminta penjelasan teknis yang lebih lengkap dari pihak terkait,&rdquo; kata Emil di Gedung Grahadi, Jumat (30/1). Wagub Emil Dardak telah berdiskusi dengan sejumlah pihak. Termasuk akademisi yang memiliki kompetensi di bidang terkait. Salah satunya adalah dari Departemen Infrastruktur dan Teknik Bangunan ITB sebagai pakar cagar budaya. Kehadiran akademisi penting untuk membantu melihat persoalan secara objektif dan berbasis keilmuan. &rdquo;Sejumlah pertanyaan yang saya ajukan kepada PU Gresik belum dapat dijawab secara tuntas. Mereka masih memerlukan waktu untuk melakukan klarifikasi internal dan pembahasan lebih lanjut melalui rapat yang digelar pada hari yang sama. Saya menunggu jawaban dari mereka,&rdquo; ujar Emil Dardak. Dalam hal ini, wagub tidak ingin berspekulasi sebelum memperoleh data dan kajian yang komprehensif. Langkah tersebut dilakukan agar setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum dan teknis yang kuat. Sekaligus menghindari kesimpulan yang berpotensi menimbulkan polemik baru. Sementara itu, Pemkab Gresik menggelar rapat koordinasi dengan pihak terkait. Baik dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah (BPKW) Jawa Timur, PT Pos Indonesia, Pos Properti, Dewan Kebudayaan Gresik, dan sejumlah OPD terkait. Rapat itu salah satunya untuk mendalami pembongkaran cagar budaya tersebut. Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik menyatakan, pernah memiliki rencana penyediaan kantong parkir di Kantor Pos Basuki Rahmat. Namun, Pemkab Gresik diminta sewa. Akhirnya, rencana itu urung dilakukan. Kepala Dinas Perhubungan Gresik Khusaini membenarkan rencana tersebut. Tepatnya sekitar 2024. &rdquo;Waktu itu kita ajak kerjasama, tapi tidak berkenan. Kalau kita sewa, jelas tidak bisa,&rdquo; ucap Khusaini. Dishub sudah melihat ke lokasi. Di dalam kawasan tersebut memang ada halaman cukup luas. Setidaknya area itu bisa menampung 100-150 kendaraan tanpa merobohkan bangunan. &rdquo;Sudah kita hitung kasar, bisa muat sekitar 150 kendaraan di halaman dalam itu,&rdquo; jelas Khusaini. Terkait pembongkaran untuk kantong parkir yang saat ini terjadi, Khusaini memastikan pihaknya belum diajak koordinasi. Meski kawasan tersebut merupakan cagar budaya, Pos Properti mengklaim pemugaran untuk area parkir. &rdquo;Tidak ada komunikasi masuk ke kami terkait Pos yang akan memanfaatkan untuk kantong parkir. Karena dulu kita pernah ditolak karena disuruh sewa, akhirnya tidak dilanjutkan,&rdquo; ucap Khusaini.

Wagub Emil menyoroti pembongkaran cagar budaya eks Asrama VOC dan meminta kajian mendalam. Pemkab Gresik gelar rakor mendalami pembongkaran

Wagub Emil Dardak Minta Kajian Mendalam Soal Pembongkaran Eks Asrama VOC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/FotoJet-4-2931802757.jpg" alt="Ilustrasi ASN 2023" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ASN 2023</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ratusan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Gresik mengalami pemberhentian sepanjang tahun 2025. Pemberhentian ini disebabkan oleh pelanggaran disiplin berat, hingga pengunduran diri, meskipun kontrak kerja masih berlangsung. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Gresik mencatat bahwa ASN, baik dari kategori PNS maupun PPPK, mengalami pemberhentian sebanyak 397 orang selama tahun 2025. Kepala BKPSDM Gresik, Agung Endro Utomo, menjelaskan bahwa pemberhentian tersebut memiliki beragam penyebab. Beberapa ASN meninggal, ada yang pensiun, tidak sehat jasmani atau rohani, hingga dikenakan hukuman berat. Mantan Camat Gresik itu menambahkan bahwa kontrak kerja PPPK, misalnya, memiliki durasi maksimal lima tahun.&nbsp;"Kontrak ini masih berlangsung dan baru berakhir pada 2027, tetapi ada yang sudah pensiun," ucapnya. Agung juga mengakui bahwa ada ASN yang diberhentikan karena hukuman disiplin berat, dengan jumlah tiga orang dari PPPK. Meskipun ratusan pegawai mengalami pemberhentian hubungan kerja, pihaknya memastikan tidak ada pengganti melalui tenaga harian lepas (THL).&nbsp; Hal ini dikarenakan skema tersebut sudah tidak diperbolehkan oleh pemerintah pusat. "Sementara berarti kosong, nanti kami usulkan ketika ada seleksi ASN untuk pengisian," ujarnya. Namun, pihaknya belum mengetahui apakah pada tahun 2026 akan ada seleksi CPNS. Melihat kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkab Gresik, pengajuan akan dilakukan ketika pemerintah pusat membuka seleksi. Grafis Pemberhentian Hubungan Kerja ASN Gresik Meninggal: 32 Atas permintaan: 3 Tidak sehat jasmani, rohani, uzur: 2 Pemberhentian PPPK (pensiun saat kontrak masih berlangsung): 17 Pemberhentian tidak hormat: 3 (PPPK) Pemberhentian dengan hormat: 1 Pemberhentian karena tindak pidana: 2 Total: 397 ASN Sumber: BKPSDM Gresik. (*)

Pemberhentian ASN di Pemkab Gresik melibatkan 397 orang dengan berbagai alasan, termasuk pelanggaran disiplin dan pensiun.

 397 ASN di Lingkungan Pemkab Gresik Diberhentikan selama 2025, Begini Penjelasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/03/hPMEgGLj0ZXTz8dVm7AaVvaAiXhPiEdg82FJiBDz-2874291738.jpg" alt="Ilustrasi guru honorer. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru honorer. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Ratusan guru honorer di lingkungan Pemkab Gresik akhirnya tidak jadi dipecat. Di bulan Januari ini mereka tetap mengajar seperti biasanya. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Gresik pun menyiapkan skema penggajian. Seperti diketahui, Desember 2025 lalu harusnya menjadi bukan terakhir para honorer mengabdi. Sesuai UU tentang ASN, pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintahan hanya berasal dari PNS dan PPPK. &ldquo;Kita siapkan tiga skema, yakni tenaga ahli, alih daya atau outsourcing dan BLUD,&rdquo; ucap Kepala BKPSDM Gresik Agung Endro Utomo. Namun dari tiga skema itu, outsourcing yang paling memungkinkan. Sebab jika melalui penggajian sistem tenaga ahli maka tiap pegawai harus memiliki nomor induk berusaha (NIB) di mana masuk dalam kategori jasa perorangan. &ldquo;Ini jelas tidak mungkin, karena itu lewatnya outsourcing. Yang pasti tidak ada guru dipecat,&rdquo; jelasnya. Selain guru, pegawai yang sebelumnya terancam dipecat itu ada sekitar 1.200 orang. Yang tersebar di sejumlah OPD, termasuk tenaga kesehatan. Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan Gresik Herawan Eka Kusuma mengatakan bahwa guru honorer itu jumlahnya 836 orang. &ldquo;Kalau dilihat dari kebutuhan memang butuh. Malah di beberapa sekolah masih kurang guru,&rdquo; ujarnya. Kemarin (6/1), Dinas Pendidikan Gresik langsung menggelar rapat untuk menyiapkan skema penggajian itu. Termasuk membuka pengadaan bagi jasa outsourcing yang akan menaungi gaji para honorer. &ldquo;Insyaallah tidak ada keterlambatan gaji,&rdquo; pungkasnya. Ketua DPRD Gresik Syahrul Munir mengatakan bahwa pihaknya telah mengawal persoalan pegawai non ASN ini sejak lama. &ldquo;Kemarin sudah koordinasi bareng OPD, memang kalau jasa perorangan tidak memungkinkan. Karena butuh kualifikasi seperti NIB dan NPWP,&rdquo; ucapnya. Pihaknya menyayangkan kebijakan dari pemerintah pusat. Sebab formasi guru honorer yang tidak terakomodir lewat ASN itu di lapangan jasa para guru sangat dibutuhkan. &ldquo;Memang di lapangan seperti itu, keberadaan para guru yang masih honorer ini sangat dibutuhkan,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;

Ratusan guru honorer di lingkungan Pemkab Gresik akhirnya tidak jadi dipecat. Di bulan Januari ini mereka tetap mengajar seperti biasanya.

Ratusan Guru Honorer Tak Jadi Dipecat, Pemkab Siapkan Skema

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/15/Pemkab-Gresik-241640723.jpg" alt="Dalam waktu dekat Pemkab kembali memulangkan enam anak dari Malaysia. (dok.Disos Gresik)" width="100%">
<figcaption>Dalam waktu dekat Pemkab kembali memulangkan enam anak dari Malaysia. (dok.Disos Gresik)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik perlahan memulangkan anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Beragam latar belakang pernikahan orang tua membuat mereka tidak memiliki identitas yang jelas. Hal ini berujung pada sulitnya mengakses pendidikan di Negeri Jiran. Saat ini, sudah ada tiga anak yang tiba di Kota Pudak. Dua balita dan satu anak-anak. Satu anak berasal dari Bawean dan dua dari Kecamatan Dukun. Mereka kini tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). &ldquo;Oleh Pemkab, mereka akan disekolahkan,&rdquo; ucap Kepala Dinas Sosial Gresik, dr Ummi Khoiroh. Tim Dinsos telah melakukan penelusuran terhadap keluarga di Gresik, dan semuanya telah ditemukan. &ldquo;Ada yang sudah angkat tangan, ada yang mau membiayai sekolah tapi tidak tinggal dengan orang tua,&rdquo; ujarnya. Dalam waktu dekat, Pemkab kembali akan memulangkan anak PMI lainnya. Enam anak direncanakan dijemput pekan depan. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik, Zainul Arifin, menyatakan bahwa terdapat enam anak yang masuk kategori rentan dan akan dipulangkan. &ldquo;Mereka tidak memiliki identitas kewarganegaraan,&rdquo; tegasnya. Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menegaskan bahwa pemulangan anak-anak PMI ini dilakukan sepenuhnya atas dasar kemanusiaan. Jika dibiarkan di Malaysia tanpa status kewarganegaraan, masa depan mereka akan terancam serius. &ldquo;Pemulangan anak PMI ini untuk menyelamatkan generasi mereka. Kita bawa pulang, kita sekolahkan di Gresik. Jika kita apatis atau tidak peduli, bayangkan saja mereka bisa menjadi manusia tanpa kewarganegaraan. Tanpa identitas, mereka tidak bisa bekerja, dikejar polisi karena ilegal, bahkan berisiko menjadi korban human trafficking,&rdquo; jelasnya. Mantan Ketua DPRD Gresik itu menyebutkan bahwa kerjasama telah terjalin dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia. Meski data sementara menunjukkan sekitar 80 anak, pemulangan dilakukan secara bertahap karena proses administrasi. &ldquo;Duta Besar Indonesia di Kuala Lumpur sudah oke, Dubes di Jakarta juga oke. Saya juga sudah bertemu dengan Datuk Duta Malaysia. Beliau bilang misi ini sangat bagus,&rdquo; tegasnya. Yani mengungkapkan bahwa birokrasi pemulangan tidaklah mudah. Ia sempat mengusulkan pendirian sekolah bagi anak PMI di Malaysia, namun hal itu tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, pemulangan menjadi opsi paling realistis dan disepakati oleh kedua negara. &ldquo;Kita cover semua. Setelah tiba, Dinsos menampung, Dinkes memastikan hak kesehatan mereka, KBPPA memberikan pendampingan psikologis, dan Disdukcapil memproses identitasnya,&rdquo; terangnya. Untuk memastikan anak-anak dapat kembali bersekolah, Pemkab Gresik melibatkan Dinas Pendidikan. Jika mereka ingin mondok, Pemkab Gresik juga telah menjalin MoU dengan RMI. &ldquo;Terkait kendala orang tua yang tidak ada, atau salah satunya tidak ada, kita minta Pengadilan Agama untuk mengurusnya. Saya juga sudah mengajak Kepala Pengadilan Agama Gresik dan Panitera untuk melihat langsung kondisi di sana. Pokoknya kita bantu identitasnya,&rdquo; pungkasnya. (son)

Pemkab Gresik memulangkan anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) tanpa kewarganegaraan dari Malaysia untuk akses pendidikan.

Pemkab Gresik Pulangkan Anak Pekerja Migran Indonesia Tanpa Kewarganegaraan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/09/tenaga-kerja-gresik-1640903175.jpg" alt="BEKALI WARGA: VP Komunikasi Korporat Petrokimia Gresik Rama Yusron Harbiansyah (kiri) simbolis membuka pelatihan dan sertifikasi warga lokal (4/12). (Disnaker untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BEKALI WARGA: VP Komunikasi Korporat Petrokimia Gresik Rama Yusron Harbiansyah (kiri) simbolis membuka pelatihan dan sertifikasi warga lokal (4/12). (Disnaker untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik membuka belasan jenis pelatihan hingga sertifikasi sepanjang 2025. Pelatihan itu dilakukan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik, perusahaan, dan Rumah Vokasi. Kepala Disnaker Gresik Zainul Arifin mengatakan, pelatihan dan sertifikasi yang dibuka berdasarkan kebutuhan industri di Kota Pudak. Bahkan, beberapa lulusan telah bekerja di Kalimantan. "Ekosistem sudah terbentuk. Misalnya, perusahaan A butuh ahli K3, maka kami sodorkan nama-nama yang punya sertifikasi. Kemudian perusahaan melakukan wawancara," ucapnya. Mantan Camat Manyar itu menyebut, banyak lulusan pelatihan Disnaker saat ini sudah bekerja di perusahaan, termasuk di Java Integrated Industrial Port and Estate (JIIPE). Pemkab Gresik juga menggandeng sejumlah perusahaan dalam menggelar pelatihan, seperti PT Petrokimia Gresik yang membuka pelatihan dan sertifikasi operator forklift kelas 2. Vice President (VP) Komunikasi Korporat Petrokimia Gresik Rama Yusron Harbiansyah menyatakan, melalui program Generasi Andalan Gresik Ahli dan Handal (Gagah), perusahaan mendukung pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia lokal yang andal di sektor industri. Direktur Utama PT Petrokimia Gresik, Daconi Khotob menyampaikan pertumbuhan industri di Gresik diprediksi semakin pesat ke depannya. Oleh karena itu, kebutuhan tenaga kerja andal dan bersertifikat di Gresik akan semakin besar. "Percepatan industrialisasi harus berjalan seiring dengan peningkatan kompetensi masyarakat lokal, agar mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga mampu berperan aktif dan bersaing," ujar Daconi. Lebih lanjut ia menjelaskan, program Gagah selaras dengan berkembangnya kawasan industri dan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja tersertifikasi di Gresik. Tahun ini terdapat 17 peserta dari 8 kelurahan/desa ring I serta perwakilan masyarakat Gresik yang mengikuti program Gagah berupa pelatihan dan sertifikasi operator forklift kelas 2. "Kami berharap peserta dapat menyelesaikan pelatihan dengan baik dan bisa mendapatkan Surat Izin Operator (SIO) atau lisensi resmi operator forklift. Dengan begitu, peluang kerja semakin luas," pungkasnya.&nbsp;(son)

Pemkab Gresik membuka pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal hingga 2025.

Pemkab Gresik Perluas Peluang Serapan Tenaga Kerja dengan Gandeng Petrokimia Latih Warga Lokal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/08/AhBIMusuww7zgWs9hOJ2a54fyHhLiaL79u6E0VUe-2663342972.jpg" alt="Pemkab Gresik bekali calon tenaga kerja dengan pelatihan dan sertifikasi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pemkab Gresik bekali calon tenaga kerja dengan pelatihan dan sertifikasi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Selain membuka ruang lewat aplikasi Gresik Kerja, pemkab pun membekali pelatihan dan sertifikasi bagi warga unskill. Tahun ini, terdapat 24 jenis pelatihan yang dibuka Dinas Tenaga Kerja. Baik bersumber dari APBD maupun dilakukan perusahaan. Misalnya PT Freeport Indonesia yang melatih 300 warga dengan 15 pelatihan pada Desember 2024. Kemudian pada 2025 sekitar 160 warga Kota Pudak dilatih. PT Petrokimia Gresik juga demikian. Pekan lalu, melalui program Generasi Andalan Gresik Ahli dan Handal (Gagah), sebanyak 18 warga ikut pelatihan dan sertifikasi operator forklift kelas 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Gresik Zainul Arifin mengatakan, pelatihan yang dibuka didasarkan pada kebutuhan industri. Bahkan juga bagi penyandang disabilitas. Mereka yang mengikuti pelatihan nantinya akan terdata di sistem Disnaker. Apabila perusahaan di Gresik membutuhkan langsung disodorkan daftarnya. &ldquo;Misalnya sebuah perusahaan butuh tenaga crane, kami sodorkan yang sudah pegang sertifikasi. Langsung dipanggil perusahaan untuk interview,&rdquo; terang Zainul Arifin. Mantan Camar Manyar itu menyebut dari pelatihan yang sudah digelar, 80-90 persen di antaranya sudah diterima bekerja. Tidak hanya di perusahaan besar namun juga sektor usaha lain. &ldquo;Kemarin habis pelatihan crane dengan PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) JIIPE dan rencananya bisa diserap di sana setelah pelatihan,&rdquo; ungkap Zainul Arifin. Pada 2026, rencananya Pemkab Gresik akan membuka sebanyak 25 pelatihan dan sertifikasi. Baik untuk kebutuhan industri maupun wirausaha. Zainul menyebut, tidak sedikit lulusan pelatihan Disnaker saat ini sudah bekerja di perusahaan. Bahkan di Java Integrated Industrial Port and Estate (JIIPE). Ada pula yang diterima di luar Gresik seperti Kalimantan. &ldquo;Sektor industri di Gresik ini kam butuh tenaga kerja skill.&nbsp;Selain membuka akses lewat aplikasi Gresik Kerja, warga juga kami bekali dengan pelatihan dan sertifikasi sesuai yang dibutuhkan industri,&rdquo; tandas Zainul Arifin.&nbsp;

Pemkab Gresik membuka pelatihan dan sertifikasi bagi warga unskill untuk meningkatkan keterampilan kerja

Perusahaan Butuh Tenaga Kerja, Disnaker Gresik Tinggal Sodorkan Nama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/30/Screenshot_2024-04-30-20-36-52-911_comgoogleandroidgm-edit-3652819684.jpg" alt="Ilustrasi ASN" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ASN</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Bagus (bukan nama sebenarnya), seorang guru honorer SD negeri di Kecamatan Bungah hanya bisa pasrah. Kemungkinan bulan ini menjadi terakhir kali dia mengabdi. Sebab UU ASN menyatakan hanya PNS dan PPPK yang bekerja di pemerintahan. Di sekolahnya tidak hanya Bagus seorang. Ada satu guru lagi berstatus honorer yang tidak masuk PPPK maupun Paruh Waktu. Keduanya hanya sebagian kecil dari sekitar 800 guru di Kota Pudak yang terancam dipecat akhir tahun nanti. &ldquo;Saya memahami bahwa setiap kebijakan bertujuan memperbaiki sistem pendidikan kita. Bagi saya pribadi ini jadi kesempatan untuk terus berkembang dan meningkatkan kompetensi agar tetap bisa berkontribusi ke sekolah,&rdquo; ucap dia. Bagus dan teman-temannya masih menaruh harapan besar agar tetap menjadi guru. Apalagi kebutuhan guru di Kota Santri masih belum sepenuhnya mencukupi. &ldquo;Tetap kami menunggu peluang yang tepat,&rdquo; imbuh dia. Peran guru honorer selama ini sangat membantu keberlangsungan pembelajaran. &ldquo;Kalau berkurang akan berdampak pada pembagian tugas dan layanan belajar,&rdquo; kata dia. Bagus berharap pemerintah terus memberikan ruang kepada para guru yang terancam pemecatan itu untuk berkontribusi. Dengan kebijakan dengan memberi kesempatan honorer yang sudah mengabdi untuk berkembang dan mendapatkan kepastian status. &ldquo;Karena sudah bidangnya, saya pribadi pengen terus menjadi bagian dari kemajuan sekolah,&rdquo;&nbsp;ucap dia. Ratusan honorer di lingkungan Pemkab Gresik terancam diberhentikan pada akhir tahun nanti. Sesuai UU tentang ASN, pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintahan hanya berasal dari PNS dan PPPK. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada 25 November 2025 pun mengeluarkan surat edaran yang menegaskan bahwa seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, wajib menyelesaikan status pegawai non-ASN sebelum memasuki tahun 2026. Pemkab Gresik pun mulai mendalami skema agar para honorer itu tetap bekerja. Rencananya penggajian dengan Bos Pendamping. Kepala Dinas Pendidikan Gresik S Hariyanto mengatakan bahwa pihaknya masih akan mendalami skema yang akan dilakukan. Terutama koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Gresik. Namun saat ini salah satu opsi yang muncul yakni pebiayaan gaji melalui bos pendamping. &ldquo;Kami masih koordinasi dengan BKPSDM,&rdquo; ucapHariyanto.

Ratusan honorer di lingkungan Pemkab Gresik terancam diberhentikan pada akhir tahun nanti mengacu pada UU tentang ASN

Guru Honorer Terancam Pemecatan, Pemkab Gresik Cari Solusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/20/8rUccICPBomDr11JuWgbG17odOP1PoHpwlsHQNy7-347044810.jpg" alt="Pemkab Gresik mengebut pekerjaan pelebaran Jalan Menganti. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pemkab Gresik mengebut pekerjaan pelebaran Jalan Menganti. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mengebut pekerjaan pelebaran Jalan Menganti. Terdapat dua titik pelebaran di ruas Bringkang - Menganti - Lakarsantri. Pemkab Gresik harus mengeluarkan puluhan miliar untuk pembebasan lahan di ruas Menganti - Lakarsantri. Meski lahan-lahan itu berstatus ruang milik jalan (Rumija), namun di lapangan sertifikat-sertifikat telah muncul yang membuat pelebaran jalan terkendala.&nbsp; Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik Eddy Pancoro menyebut bahwa pelebaran ruas Menganti - Lakarsantri dilakukan pada lahan yang sudah siap tanpa pembebasan. Sedangkan pembebasan lahan terus dilakukan sampai tuntas di perbatasan Lakarsantri. &ldquo;Di titik lain masih menunggu pembebasan lahan,&rdquo; tandas Eddy Pancoro. Ruas Bringkang - Menganti itu dilebarkan sepanjang 700 meter, melanjutkan pekerjaan sebelumnya sepanjang 1,8 kilometer. &ldquo;Tinggal sedikit lagi sampai Pasar Menganti,&rdquo; ucap Eddy Pancoro. Dia&nbsp;menyampaikan bahwa saat ini pekerjaan masih tahap pemasangan uditch saluran. Sementara pekerjaan utama berupa aspal. Sementara di ruas Menganti - Lakarsantri, pekerjaan dilakukan sepanjang 110 meter. Saat ini progresnya memiliki deviasi 42 persen. &ldquo;Sama seperti titik sebelumnya menggunakan aspal,&rdquo; imbuh Eddy Pancoro. Namun karena musim hujan, DPRD Gresik berharap pekerja memperhatikan bekas tanah galian yang harus rutin dibersihkan. Saat ini, di ruas Bringkang - Menganti, pekerjaan masih sampai tahap drainase. Saluran dengan uditch di satu sisi sudah selesai sekitar 200 meter. Namun di sisi lain, masih belum. &ldquo;Ini kan musim hujan, tanah galian saluran itu nempel di jalan membuat licin. Pengendara harus hati-hati. Dan kalau bisa, pekerja juga membersihkan itu,&rdquo; ucap Wakil Ketua Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi. Jalan penghubung Gresik - Surabaya itu memiliki mobilitas masyarakat yang tinggi. Sehingga perlu pembersihan agar pengendara yang melintas tidak gampang jatuh. Politikus asal Menganti itu juga menyarankan agar memperhatikan pekerjaan saluran. Meski teknis drainase pada pekerjaan tahun ini menggunakan uditch.&nbsp; &ldquo;Kalau tahun lalu dengan tembok penahan, ini sudah pakai uditch. Tapi tetap diperhatikan konektivitas antar saluran dan level jalan. Jangan sampai kejadian seperti tahun lalu,&rdquo; imbuh Abdullah Hamdi. Secara progres, politikus PKB itu melihat masih minim. Deviasi berkisar 17-19 persen. Meski pekerjaan itu memiliki kontrak sampai akhir Desember. &ldquo;Kondisi cuaca seperti ini sulit untuk tepat waktu. Apalagi pengaspalan nanti,&rdquo; kata Abdullah Hamdi.

Pekerjaan pelebaran Jalan Bringkang - Menganti di Gresik masih dalam tahap penyiapan drainase, dengan perhatian khusus pada kebersihan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemkab gresik

Berita Terkini