Dukung Ekonomi Rakyat, Surabaya Targetkan 153 Koperasi Merah Putih Beroperasi September 2025

JawaPos.com-Presiden Prabowo resmi meluncurkan 80.081 Koperasi Merah Putih se-Indonesia secara serentak, Senin (21/7). Ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam mendorong ekonomi rakyat.

Di Kota Surabaya, ada 153 Koperasi Kelurahan Merah Putih, yang kelembagaannya telah tercatat di Kementerian Hukum (Kemenkum). Namun, baru 3 koperasi yang beroperasi mulai Senin (21/7).

Pemkot Surabaya menargetkan seluruh koperasi Merah Putih beroperasi pada September 2025. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya, Febrina Kusumawati.

"Kalau targetnya pusat itu Oktober sudah jalan semua. Targetnya provinsi akhir September. Targetnya kita di pertengahan September harus berjalan semua," tutur Febri.
 
Seperti arahan Presiden Prabowo, lanjut Febri, keberhasilan Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada kemitraan strategis, termasuk dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Febri menyadari bahwa pendekatan dengan masing-masing BUMN memerlukan strategi komunikasi yang berbeda. Selain BUMN, potensi kolaborasi dengan lembaga seperti Samsat juga terbuka lebar.

"Mungkin bisa saja Pajak Kendaraan Bermotor, opsen-opsen itu juga bisa kita ambil sebagai bagian dari kinerja koperasi," imbuh eks Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya tersebut.

Pemkot Surabaya berharap Koperasi Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat, yang mampu membuka lapangan kerja langsung bagi warga di tingkat kelurahan secara berkelanjutan.

“Kalau koperasi itu sudah bisa meng-create di level kelurahan, pasti kan dia butuh apa? Misal butuh kurir, butuh packaging, butuh tenaga admin. Kalau sudah berjalan, misalnya satu bulan, itu pasti butuh (tenaga kerja)," seru Febri.

Dia mengingatkan agar Koperasi Merah Putih tidak sepenuhnya bergantung pada modal sebelum memulai. Sebab dari pengamatannya, koperasi berdiri tanpa sokongan akses permodalan yang kuat.

"Nunggu modalnya bukan berarti nggak bergerak, tetap harus digerakkan. Kalau nunggu utang bank, baru berjalan itu nggak bisa. Makanya negara, termasuk pemerintah kabupaten/kota harus hadir," tukas Febrina Kusumawati.