Pemkot Surabaya Luncurkan Empat Langkah untuk Bebaskan Warga dari Jeratan Pinjol Ilegal dan Rentenir

JawaPos.com-Pemkot Surabaya tak tutup mata terhadap jeratan pinjaman online (pinjol) yang kian membayangi masyarakat. Berbagai langkah konkret pun digulirkan untuk menghadirkan solusi pembiayaan yang aman.

Berikut empat langkah konkret Pemkot Surabaya untuk membebaskan warga dari jeratan pinjol Ilegal dan rentenir.

1. Menyediakan Alternatif Kredit Aman Melalui Puspita BPR
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa salah satu fokus utama Pemkot Surabaya adalah melindungi masyarakat dari risiko pinjol ilegal dan praktik rentenir. Pemkot pun menginisiasi program penyaluran kredit melalui Puspita PT BPR Surya Arta Utama. Program ini diharapkan menjadi garda terdepan, khususnya bagi pelaku UMKM dengan alternatif pembiayaan yang aman dan terjangkau.

"Kami sampaikan, kalau ingin meminjam sesuatu atau uang, pinjam lah di kredit kami di Puspita BPR. Kami turun ke semua lapisan masyarakat agar masyarakat tidak terjerat beban pinjol," ujar Eri Cahyadi di Surabaya, Jumat (13/6).

2. Edukasi dan Literasi Keuangan kepada Masyarakat
Edukasi dan literasi keuangan mengambil peranan penting untuk mencegah masyarakat dari jebakan lilitan utang online. Sebaiknya, masyarakat lebih bijak dan memilih pembiayaan yang legal dan resmi.

Wali Kota Eri Cahyadi juga menekankan, pentingnya literasi dan edukasi akses keuangan kepada masyarakat dan pelaku usaha mikro (UMKM) dalam akselerasi transformasi ekonomi digital.

"Ketika sudah menggunakan digitalisasi, maka pertumbuhan ekonomi itu sangat cepat, sehingga kita bisa mengontrol mana yang lemah dan perlu kita tingkatkan lagi (melalui sebuah kebijakan)," imbuh Eri.

3. Mendorong Budaya Transaksi Digital
Selain itu, Eri juga mendorong percepatan transformasi ekonomi melalui pembayaran digital atau nontunai. Salah satu inovasi yang digencarkan adalah program KatePay.

Program ini ditujukan bagi pelajar SD-SMP, di mana mereka dapat menggunakan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai metode pembayaran di lingkungan sekolah dan alat transportasi umum.

"Tujuannya adalah membangun kesadaran finansial dan kebiasaan transaksi nontunai sejak dini. Kami memang belajar betul untuk mengurangi (pembiayaan) yang tidak menggunakan digital," tutur Eri.

Kebijakan ini dinilai dapat mengurangi ketergantungan pada uang tunai dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang transaksi digital, yang sejalan dengan visi Surabaya sebagai kota cerdas.

4. Meningkatkan Akses terhadap Produk Keuangan Resmi
Di samping itu, Pemkot Surabaya juga fokus pada optimalisasi produk dan layanan keuangan untuk memberikan proteksi finansial dan pilihan investasi yang aman bagi masyarakat.

Melalui kolaborasi dengan Pegadaian dan BPJS Ketenagakerjaan, diluncurkan program Tabungan Emas dan Jaminan Ketenagakerjaan.

“Terbukti dari capaian Tabungan Emas yang mencapai Rp 743 juta dan BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 8 miliar, menunjukkan tingginya minat dan kepercayaan masyarakat terhadap program ini,” terang Eri.

Dengan berbagai program terpadu yang digagas, Wali Kota Eri Cahyadi optimistis dapat terus menekan angka kemiskinan dan pengangguran, serta membebaskan masyarakat dari jeratan pinjol dan rentenir.