Rasio Gini Kota Surabaya Membaik, Program Pengentasan Kemiskinan Semakin Masif, Ketimpangan Menurun

JawaPos.com–Rasio Gini Kota Surabaya terus menunjukkan tren yang semakin baik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rasio Gini Surabaya 2024 sebesar 0,381 persen. Menurun signifikan dibanding 2023 yang mencapai 0,423 persen.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan menyebut rasio Gini merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat kesenjangan atau disparitas pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah. Nilai indikator sosial itu antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 0 maka semakin menunjukkan pemerataan ekonomi yang semakin baik di suatu wilayah.

Penurunan rasio Gini itu selaras dengan penurunan angka kemiskinan. Dari posisi 5,23 persen pada 2021 kemudian menjadi 3,96 persen pada 2024.

Eri mengatakan rasio Gini ini bisa menjadi indikator penting tentang perekonomian Surabaya. Pertama, efektivitas program pembangunan yang menjadi stimulan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Juga sebagai cerminan kuatnya integrasi antar program ekonomi di masyarakat.

”Dari sini menunjukkan APBD bisa menjadi instrumen fiskal untuk menstimulasi perekonomian. Di antaranya melalui pembangunan infrastruktur, perbaikan ribuan rumah tidak layak huni berbasis padat karya, kehadiran ratusan Rumah Padat Karya di mana ada 133 aset Pemkot Surabaya yang menjadi lahan usaha masyarakat dengan memberdayakan warga kurang mampu di sekitarnya, dan berbagai inisiatif program lainnya,” ujar Eri Irawan, Anggota Banggar DPRD Surabaya itu.

Program yang langsung berdampak ke masyarakat ke depan harus terus diperluas. Efektivitas APBD Surabaya harus terjaga untuk memastikan semua program yang dijalankan pemerintah berdampak langsung ke masyarakat. Termasuk dengan mengurangi belanja alat tulis kantor (ATK) dan sejenisnya yang bisa disiasati dengan penguatan digitalisasi.

Kedua menurut dia, penurunan rasio gini menunjukkan inklusivitas pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak warga masyarakat yang bisa mengakses berbagai potensi sumberdaya ekonomi. Misalnya pelibatan warga untuk dilatih dalam produksi paving, hasil produksi digunakan untuk penataan kampung.

”Pelibatan UMKM dalam belanja Pemkot Surabaya seperti melalui toko daring e-Peken juga mulai dirasakan manfaatnya. Berdasarkan laporan yang kaminterima ada 4.500 usaha rakyat yang bergerak disana. Total transaksinya mencapai Rp 150 miliar,” kata Eri Irawan, politikus PDIP itu.

”Bahkan e-Peken menjadi salah satu toko daring dengan transaksi belanja terbesar berdasar basis data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),” sambung dia.

Ketiga, lanjut dia, adalah kemampuan membangun inisiatif kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menggerakkan kesejahteraan sosial dan ekonomi di Kota Pahlawan. Menurut Eri, hal itu terlihat pada berbagai inisiatif seperti Kampung Madani. Disana semua warga saling bergotong royong dalam mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Baik masalah sosial maupun ekonomi.

”Warga yang mampu membantu warga kurang mampu. Tradisi masyarakat seperti sinoman, jimpitan beras, dan sebagainya menjadi budaya di kampung-kampung, saling melengkapi dengan intervensi program yang dijalankan pemerintah,” terang Eri.

Meski begitu Eri mengingatkan bahwa penurunan rasio Gini bukan menjadi satu-satunya indikator inklusivitas perekonomian secara mutlak. Dia meminta berbagai program pro-rakyat yang sudah berjalan dan menunjukkan hasil positif terus diperluas.

”Pemkot Surabaya harus terus mendorong langkah yang sudah tepat saat ini menjadi lebih masif, terutama dalam memastikan warga memiliki akses yang cukup pada sumberdaya ekonomi, serta mengurangi beban pengeluaran warga pada sektor-sektor dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ruang tinggal,” ujar Eri Irawan, mantan pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jatim itu.