Seleksi Calon Anggota KPID Jatim di DPRD Jatim Disorot, MAKI Sebut Ada Indikasi Permainan Politik hingga Titipan

TAHAP AKHIR: Dalam tahap uji kelayakan dan kepatutan, para calon anggota KPID Jatim periode 2024-2027 diuji kemampuannya oleh para anggota Komisi A yang berlangsung di Kantor DPRD Jatim. (Istimewa)

JawaPos.com – Seleksi calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim periode 2024-2027 memasuki tahap uji kelayakan dan kepatutan yang digelar oleh DPRD Jatim.

Namun, tahapan yang berlangsung sejak Kamis (30/1) hingga Jumat (31/1) itu mendapat sorotan dari sejumlah kalangan eksternal. Salah satunya Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim.

Ketua MAKI Jatim, Heru Satrio, mengaku sempat mendapat informasi bahwa tahap seleksi akhir untuk memilih tujuh anggota KPID terpilih tersebut kental dengan nuansa politik.

Ada dugaan bahwa antarparpol atau fraksi di dewan berusaha "menitipkan" para calonnya. "Bahkan, ada kabar tentang upaya bagi-bagi jatah kursi komisioner antar fraksi," katanya.

Hal itu, menurut Heru, berpotensi memunculkan nepotisme dan kolusi. MAKI berharap semua tahapan benar-benar menerapkan prinsip profesionalisme. Sebab, KPID periode 2024-2027 diharapkan mampu mengatur ritme serta menata lembaga penyiaran di Jatim.

”Oleh karena itu, KPID harus diisi oleh orang-orang profesional serta memiliki latar belakang di bidang tersebut. Bukan calon hasil proses politis maupun cara-cara lain,” katanya.

Bahkan, MAKI memastikan bakal mengawal jalannya proses seleksi yang tengah berlangsung di DPRD Jatim. Jika ditemukan ada masalah, pihaknya siap menindaklanjutinya.

Sementara itu, dalam proses uji kelayakan dan kepatutan, Komisi A DPRD Jatim memanggil 21 calon KPID Jatim. Nantinya, tujuh orang akan dipilih menjadi komisioner. Pelaksanaannya digelar secara tertutup.

Satu per satu peserta diundang memasuki ruangan untuk menjalani wawancara dengan pimpinan dan personel di Komisi A.

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansa, memastikan bahwa uji kelayakan dan kepatutan itu berjalan sesuai prosedur dan sangat independen. Sebab, pihaknya berharap agar komisioner KPID Jatim terpilih nantinya memiliki kapasitas yang baik.

Menurutnya, anggota KPID terpilih harus memahami tugas dan fungsi lembaga tersebut. Apalagi, lanjut Dedi, dunia penyiaran memiliki tantangan tersendiri.

"Tentu kami ingin menghasilkan komisioner KPID Jatim yang berkualitas dan mampu memajukan sektor penyiaran dengan segala macam tantangan yang ada hari ini," jelas Dedi.

Saat ditanya terkait indikasi antarparpol atau fraksi yang menitipkan calon, Dedi membantah kabar itu. Menurutnya, Komisi A berkomitmen melaksanakan proses ini secara independen. "Pastinya kita pilih yang profesional," tegas Dedi.

Di sisi lain, dalam pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan, ternyata tidak semua anggota Komisi A terlibat dalam proses tersebut. Dari sekitar 23 anggota, hanya ada 10 orang yang hadir di hari pertama seleksi.

Terkait hal itu, Dedi menyebut tidak ada masalah. Yang penting, prosedur tetap berjalan transparan. (hen/ris)