Kerja Sama Dishub Surabaya dan Jatim, Berencana Mengintegrasikan Suroboyo Bus-Trans Semanggi dengan Trans Jatim

JawaPos.com – Sebagai salah satu upaya mengatasi berbagai permasalahan transportasi seperti kemacetan, kecelakaan, dan polusi, Pemkot Surabaya terus berupaya memaksimalkan moda transportasi umum di wilayahnya.

Dilansir dari Radar Surabaya (JawaPos Grup), Pemkot Surabaya berencana mengkolektifkan seluruh transportasi publik di Surabaya agar terintegrasi dengan Trans Jawa Timur.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Tundjung Iswandaru mengungkapkan bahwa angkutan umum di Surabaya yang akan terintegrasi dengan Trans Jatim diantaranya adalah Suroboyo Bus (SB) dan Trans Semanggi Suroboyo (TSS).

Rencana pengintegrasian itu masih terus dikoordinasikan oleh Tundjung secara internal dan secara eksternal dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur yang mengelola Trans Jatim.

"Kita masih terus komunikasikan bersama Dishub Jatim," ucap Tundjung, pada Senin (18/12), seperti yang dikutip Radar Surabaya (JawaPos Grup).

Tundjung juga mengatakan bahwa, untuk integrasi pembayarannya sendiri sedang dan masih dibahas melalui Raperda. Ia mengaku sejauh ini progresnya terus positif, hanya tinggal menunggu legalitasnya saja.

Kedua bus direncanakan bakal mengalami penyesuaian tarif kembali. Penetapan tarif baru tersebut akan disesuaikan dengan Trans Jatim. Meski begitu, hingga saat ini penetapan tarif masih belum difiksasi besaran harganya.

"Bakal terintegrasi. Harganya belum final," ujar Tundjung, seperti yang dikutip Radar Surabaya (JawaPos Grup).

Meski belum di fiksasi, terdapat wacana bahwa tarif akan menjadi jauh lebih murah dari sebelumnya, yakni Rp 2.500. Khusus untuk penumpang yang transit dari SB atau TSS ke Trans Jatim maupun sebaliknya.

"Wacananya bisa jadi Rp 2.500 kalau pindah dari SB atau TSS ke Trans Jatim," jelas Tundjung.

Tundjung berharap skema transportasi yang baru diusung itu dapat memberi kemudahan pelayanan transportasi public bagi masyarakat, sehingga perlahan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

"Semoga ini dapat menarik penumpang lebih masif, sehingga masyarakat semakin tertarik naik angkutan umum," beber Tundjung.

Dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan transportasi umum, maka efek jangka panjang yang positif pun akan tercipta bagi masyarakat itu sendiri. Seperti berkurangnya masalah kemacetan di beberapa titik jalan.

"Bisa mengurangi kemacetan, menekan angka kecelakaan, menekan polusi, hingga mendongkrak sektor ekonomi. Intinya, pemerintah tidak berorientasi pada profit. Melainkan terus berupaya memberi kemudahan akses bagi masyarakat," tutup Tundjung.