Pemkot Surabaya Target Sejahterakan 679 Ribu Warga Miskin pada 2022

JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menarget jumlah Masyarakat Penghasilan Rendah (MBR) di Kota Surabaya menurun sebanyak 679.624 pada 2022. Artinya, selama 2022, Pemkot Surabaya harus menyejahterakan 679.624 warga miskin. Targetnya, jumlah tersebut tak lagi terdaftar sebagai warga MBR.

”Jumlah MBR di Surabaya sebanyak 979,624 jiwa dan hal ini harus bisa berkurang pada 2022, menjadi 300 ribu jiwa,” tegas Eri pada Jumat (8/4).

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mencanangkan program Padat Karya pada Maret. Bekas tanah kas desa (BTKD) akan dioptimalkan untuk pemberdayaan masyarakat penghasilan rendah (MBR).

”Warga MBR akan diberi pelatihan di bidang usaha pertanian dan bidang usaha nonpertanian,” terang Eri.

Eri berharap, MBR bisa memanfaatkan aset milik Pemkot Surabaya. Baik dalam sektor pertanian dan nonpertanian. Seperti, jenis usaha cuci mobil, laundry, menjahit, rumah produksi batik, kafe, hingga sentra wisata kuliner.

”Bagaimana caranya? Pemerintah bersama DPRD Kota Surabaya dan stakeholder akan saling bersinergi mengentaskan kemiskinan,” ungkap Eri.

Selain itu, pada proses pengolahan lahan, MBR akan mendapat pendampingan para ahli. Pemkot Surabaya juga membagi mereka dalam memanfaatkan lahan, yaitu berdasar lokasi tempat tinggal.

Hal ini dilakukan, untuk upaya antisipasi adanya aset yang akan dimanfaatkan perseorangan. ”Jadi sudah ada nama-nama kelompok MBR yang bertanggung jawab di setiap lahan dan pasti akan menjadi pengawasan kami dan DPRD Kota Surabaya,” tutur Eri.

Pemerintah berperan sebagai fasilitator, memiliki tugas untuk menunjang kegiatan masyarakat untuk menghasilkan pendapatan untuk menaikkan taraf hidup. Lahan tersebut harus dimanfaatkan tenaga kerja yang berasal dari kalangan MBR Kota Surabaya.

”Surabaya memiliki banyak aset untuk mengentaskan kemiskinan, gizi buruk, maupun stunting. Harus ada pekerjaan untuk warga kami yang menganggur,” ujar Eri.

Dia menjelaskan, program padat karya juga dikuatkan melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah. Melalui SEB, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sepakat menetapkan minimal 40 persen alokasi belanja barang dan jasa dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus dikerjakan UMKM.

”Ini menjadi tantangan, karena kita harus mengubah pola pikir masyarakat yang terbiasa ingin mendapat bantuan untuk bekerja dan berusaha. Di sisi lain, kita terus memberikan pelatihan, agar mereka terbiasa mandiri. Insya Allah, kekuatan itu akan kita lakukan bersama DPRD Surabaya,” jelas Eri.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti menyatakan, langkah Pemkot Surabaya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat atau pengentasan kemiskinan telah dimulai dalam berbagai bidang. Di antaranya, bidang kesehatan melalui program UHC (universal health coverage), beasiswa bidang pendidikan, hingga melakukan kerja sama dengan hotel untuk penggunaan produk UMKM.

Selanjutnya adalah program padat karya, dengan melakukan pemanfaatan aset. ”Artinya, para camat dan lurah juga harus menghitung total usia produktif dari MBR di wilayahnya. Serta menghitung jumlah aset dan potensi pemanfaatannya,” papar Reni.

Dia mencontohkan, salah satu aset Pemkot Surabaya di Jalan Nias Kecamatan Gubeng, akan dimanfaatkan dalam kategori nonpertanian. Yakni, dimanfaatkan sebagai tempat cuci mobil dan sentra ekonomi kuliner, yang mulai dimanfaatkan setelah Lebaran.

”Selain strategis karena berada di tengah kota, juga bermanfaat untuk penyediaan lapangan pekerjaan. Ini adalah salah satu model aset untuk kegiatan nonpertanian, yang bisa dicontoh camat dan lurah,” terang Reni.

Meski demikian, pihaknya akan terus melakukan pengawasan melalui setiap komisi, dengan mengundang perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemkot Surabaya. Salah satunya meminta penjelasan program secara jelas dan terperinci. Di antaranya, digitalisasi aset, pendataan potensi masyarakat, dan potensi kota.

”Karena konsep dari Wali Kota Eri Cahyadi sudah sangat bagus, kami berharap di tingkat PD hingga kecamatan dan kelurahan bisa segera mewujudkan pencapaian yang diinginkan,” ucap Reni.