ASN Pemkot Surabaya Resah Dampak TPP Nunggak 2 Bulan

JawaPos.com-Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di Pemkot Surabaya mengaku resah. Hal itu dampak dari tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang biasanya rutin tiap bulan kini menunggak 2 bulan, Februari dan Maret. 

”Ada beberapa teman saya yang menjadi ASN di pemkot mau pinjam uang. Ada yang mau pinjam Rp 1 juta ada juga yang Rp 2 juta. Setelah saya tanya untuk apa, mereka menjawab untuk bayar kredit motor karena TPP-nya belum cair,” kata anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Surabaya Imam Syafii seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Selasa (15/3). 

Bahkan, lanjut dia, di antara ASN tersebut didatangi dealer penagih utang di tempat kerjanya. ”Kan kasihan. Mereka ini tidak berniat menunggak angsuran. Akan tetapi, memang karena TPP-nya belum cair,” ujar Imam. 

Menurut Imam, TPP bagi ASN sangat berarti nilainya karena skema dari pemerintah pusat, TPP lebih besar nilainya dari pada gaji pokok. ASN golongan 3C mendapat gaji pokok antara Rp 2 juta sampai Rp 3 juta, sedangkan TPP sebesar Rp 8 juta sampai Rp 9 juta. 

”Begitu TPP tidak cair mulai Februari dan Maret yang biasanya diterima sekitar tanggal 10, mereka kebingungan,” papar Imam. 

Menurut dia, tunggakan TPP oleh pemerintah pusat itu juga dirasakan ASN secara nasional. Hal itu menyusul perubahan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat pada tahun ini. Ada beberapa tahap yang harus ditempuh agar TPP segera cair. 

Mekanisme tersebut dimulai dari penginputan data melalui aplikasi Simona (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Bidang) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lalu Biro Organisasi Kemendagri lakukan validasi data. 

Apabila dinyatakan sesuai, kata Imam, bakal dilanjutkan dengan penyerahan surat keterangan kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Setelah itu, baru disampaikan kepada pemerintah daerah, selanjutnya pembuatan permohonan terkait dengan pemakaian anggaran melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).  

”Sejumlah daerah mengeluhkan rumitnya input data ke Simona,” ungkap Imam. 

Imam berharap Pemkot Surabaya turut memikirkan dan mencari solusi terhadap persoalan tersebut. ”Ketika TPP lancar tidak terasa, apalagi di Surabaya ada tunjangan kinerja atau tukin yang dibayarkan per 3 bulan. Akan tetapi, ketika TPP ini belum terbayar, para ASN ini kasihan,” tutur Imam. 

Imam khawatir persoalan tersebut akan berdampak pada kinerja ASN di Pemkot Surabaya kalau tidak segera selesai. ”Saya khawatir habis konsentrasinya memikirkan persoalan ini sehingga kerjanya tidak fokus dan membuat kinerjanya turun,” ucap Imam. 

Apalagi, menurut Imam, para ASN dibebani Pemkot Surabaya untuk membayar zakat 2,5 dari pendapatan dan berbelanja melalui aplikasi e-Peken tiap bulan. ”Golongan 3 seperti lurah dan sekretaris kelurahan dipotong Rp 1 juta per bulan untuk e-Peken,” terang Imam.