66 Persen Penghuni Liponsos Warga Luar Surabaya

JawaPos.com - Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di UPTD Liponsos Keputih didominasi warga luar Surabaya. Jumlahnya mencapai 66 persen. Berdasar laporan Rabu (13/10), di antara total 840 penghuni, 556 orang berasal dari luar Surabaya.

Kepala UPTD Liponsos Keputih Sugianto mengungkapkan bahwa mayoritas penghuni Liponsos Keputih merupakan warga luar Surabaya. Sebanyak 556 orang itu dibuktikan dengan pendataan yang melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

”Sedangkan sisanya, 284, warga Surabaya. Itu sudah sesuai pendataan. Kan terlihat dari sidik jarinya dan keluar nomor induk kependudukannya,” jelasnya.

Sugianto memerinci bahwa di antara 840 penghuni liponsos, 737 orang merupakan penyandang disabilitas. Sisanya, 103 penghuni, merupakan PMKS. Mulai gelandangan, pengemis, pemulung, lansia dan orang telantar, anak jalanan, hingga perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE).

Disinggung soal jumlah warga yang terjaring operasi, Sugianto mengatakan bahwa pertambahan ODGJ atau PMKS tak terlalu signifikan dan tak menumpuk. Sehari rata-rata ada tambahan 3–5 orang.

”Sebelumnya sempat tembus 1.000-an penghuni. Karena pendataan tuntas, penghuni dapat dipulangkan. Terutama yang luar Surabaya, datanya klop ya dikembalikan,” tuturnya.

Beberapa PMKS yang terdata dalam usia produktif juga dikirim ke Sidoarjo untuk diberi pembinaan lebih lanjut. ”Seperti gelandangan, pengemis, dan anjal itu kalau sesuai, langsung dikembalikan,” imbuhnya.

Dalam rentang Januari–September, pihaknya telah memulangkan 341 orang dengan beragam kategori. Mulai ODGJ hingga PMKS. Pada Oktober, pihaknya telah memulangkan penghuni liponsos dua gelombang berturut-turut ke beberapa daerah di luar Surabaya. Termasuk beberapa daerah di Jawa Tengah.

Selama pandemi berlangsung, pihaknya tetap menyiagakan ruang isolasi. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah penularan Covid-19. Pihaknya juga tetap memantau kesehatan pasien bersama RSJ Menur. ”Kalau sebelum Covid, tatap muka. Sekarang melalui virtual, termasuk konsultasi obat,” tuturnya.

Untuk penanganan ODGJ dan PMKS, pihaknya rutin mengomunikasikan dengan Pemerintah Kota Surabaya. Termasuk anggota dewan. Salah satu tujuannya, mendorong terciptanya UPTD serupa di berbagai daerah. Hal itu dilakukan agar penanganan dapat terintegrasi dan menyeluruh.

”Komunikasi itu kan juga disambungkan ke provinsi agar lebih banyak lagi UPTD serupa di Jawa Timur,” tandasnya.